RADAR JOGJA – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman menggelar dengar pendapat masyarakat (public hearing). Agenda kali ini membahas rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bagi penyandang disabilitas.

Public hearing ini juga menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Kegiatan berlangsung di Gedung serbaguna Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Sleman Rabu malam (17/3).

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman H. Suryana, A.Md. Kes mengatakan, tujuan diadakan kegiatan tersebut tidak lain untuk menyerap masukan dari masyarakat, agar perda nantinya bisa maksimal dan bermanfaat. Khususnya bagi para penyandang disabilitas. Baik dari pemenuhan hak maupun perlindungan bagi kaum difabel yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.

Anggota Dewan dari Partai Golkar ini menyebut ada beberapa poin dalam Raperda tentang Penyandang Disabilitas ini. Salah satunya mengatur hak-hak kaum disabilitas yang meliputi perlindungan dan hak hidup.

“Hal ini sekaligus menjadi payung hukum dan jaminan konstitusional bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya di berbagai sektor,” kata Pria yang juga berprofesi sebagai bong supit ini.

Sejumlah pihak diundang untuk dimintai masukan. Turut hadir 50 orang dari beberapa elemen masyarakat. Seperti perwakilan PKK Kalurahan Tirtoadi serta beberapa tokoh masyarakat di wilayah Tirtoadi.

“Selanjutnya akan kami godog kembali dalam rapat internal Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, sebelum nantinya disampaikan dalam rapat Pansus,” ujar pria pemilik jargon ora loro.. ora loro ini.

Suryana berharap, agar perda bisa segera di sahkan serta benar-benar dapat bermanfaat bagi para penyandang disabilitas.

Public hearing, kata Suryana juga telah dilaksanakan sebelumnya sebanyak dua kali. Diantaranya dilaksanakan di Ketingan Resto, dan Warung Ayam Prothol Jalan Kebon Agung Bedingin Wetan. (*/naf/ila)

Sleman