RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mendorong pelayanan masyarakat berjalan optimal. Validasi data kemiskinan akan terus dilakukan sesuai data nomor induk kependudukan (NIK) terpadu. Agar bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran.

“Intinya pelayanan sudah baik untuk masyarakat. Tetapi dalam intern OPD itu ada masalah di antaranya, dinas sosial terkait pendataan data,” ungkap Bupati Sleman saat mengunjungi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, Senin (15/3).
Data di Sleman yang masuk di kementrian sosial (Kemensos) masih menggunakan data 2014 lalu. Sehingga apabila disandingkan dengan data saat ini tidak sinkron. Berdasarkan persyaratan dari pusat, itu harus ada NIK. Sehingga dipastikan tidak ada bantuan dobel atau masyarakat miskin yang belum ter-cover bantuan tersebut.

Pendataan ini bekerjasama dengan lurah, dukuh, hingga RT/RW setempat. Juga melibatkan Dinas Kependudukan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Dikatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Sleman dipastikan meningkat selama pandemi. Terkait angkanya, KSP belum dapat menyebutkan lantaran masih dalam tahap validasi. Namun, pada 2020 sebelum adanya pandemi, data kemiskinan berada di satu digit, mencapai 9 persen. “Data yang belum terpadu ini menurutnya mengganggu dalam pendistribusian bantuan,” ujarnya.

Kasi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Feri Istanto mengatakan, validasi data mencapai 40 persen dari total 69 ribu NIK. Validasi ini dilakukan selama 8 hari, dengan batas maksimal 23 Maret mendatang, melalui sistem aplikasi online SIKS dari Kementrian Sosial (Kemensos).

Data tersebut, nantinya menjadi patokan kemenkes dalam pendistribusian bansos. Ada 3 bansos utama di Sleman. Pertama PKH, sasarannya 45.465 keluarga dengan dana Rp 29,3 miliar. Diberikan tiga bulan sekali sebanyak empat tahap. Kemudian bansos tunai Covid-19, merupakan lanjutan tahun kemarin yang menyasar 50.633 keluarga dengan total biaya Rp 20,2 miliar. Dilakukan per tahap dalam sebulan, diberikan 4 kali sampai April.
“Terkait ini kami belum dapat info ada perpanjangan tidak. Januari-Februari sudah closing,” katanya.

Ketiga, program sembako atau bansos pangan wujudnya non tunai, dibelanjakan di warung yang ditunjuk. Nah, Sleman memiliki 78.370 KPM. Dengan total anggaran per bulan Rp 15,6 miliar, dikalikan 12.

Dijelaskan, PR terbesar sekarang Kemensos diminta KPK untuk membersihkan data penerima bansos, baik pengurus atau yang ada di daftar maupun keluarganya. “Berhubung adanya rekomendasi KPK agar melakukan pembersihan data dan pemadanan NIK. Sehingga penyaluran bansos periode Maret ini berhenti, semua belum disalurkan,” imbuhnya. (mel/bah)

Sleman