RADAR JOGJA – Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo menilai pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro mulai tak efektif.

Terbukti dengan meningkatnya angka kasus terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Meski tak signifikan, peningkatan kasus mulai terjadi dalam sepekan terakhir.

Berdasarkan analisis timnya, ada kecenderungan warga mulai terlena. Alhasil penerapan PPKM khususnya protokol kesehatan tak berjalan optimal. Dominasi pelanggaran adalah munculnya kerumunan di kelompok masyarakat.

“Kalau analisia kami memang agak kendor sehingga kasus cenderung meningkat meski tipis. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkerumun mulai marak seperti hajatan. Lalu kalau ada layatan juga berulangkali kami minta jangan ada pengajian yang lama tapi masih terjadi,” jelasnya ditemui di sela-sela program vaksinasi di Sleman City Hall, Senin (8/3).

Penerapan protokol ini selayaknya berlaku konsisten. Artinya tak hanya disiplin dan tegas saat kasus melonjak, tapi menjadi rutinitas harian.

Menurutnya turunnya angka kasus juga sempat menjadi eforia tersendiri. Warga, lanjutnya, terlihat mulai mengendorkan prokes. Hal ini terbukti dengan maraknya kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah banyak.

“Merasa kasus sudah turun kemudian eforia. Sebagai gambaran, Januari itu sempat mencapai puncak kasus lalu turun saat PPKM awal Februari. Lalu Minggu terakhir Februari sudah sedikit agak naik. Minggu kemarin naik dari 270 kasus menjadi 278 kasus. Terakhir ini ada 400 kasus,” kata Mantan Direktur Utama RSUD Sleman.

.Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan lintas instansi. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan Sleman. Kaitannya wacana penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Rekomendasi sementara adalah tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.

Pertimbangan kajian ini adalah belum adanya vaksinasi bagi pelajar. Apabila tetap memilih KBM tatap muka maka resiko menjadi tinggi. Terlebih intensitas pertemuan cukup tinggi. Disatu sisi tidak diketahui riwayat kontak maupun perjalanan para pelajar.

“Vaksinasi dalam dekat ini masih ke tenaga pendidikan, kalau pelajar belum. Jadi memang belum menyarankan untuk tatap muka, tapi domainnya tetap di Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidikan menyasar 15.000 orang. Sebanyak 5.000 diantaranya adalah dosen. Penyuntikan vaksin dilakukan di Puskesmas sesuai pilihan.

“Kami juga masih koordinasi untuk teknisnya. Awalnya SMA ke bawah menjadi tanggungjawab Kabupaten, lalu SMA dan SMK oleh provinsi dan perguruan tinggi oleh pemerintah pusat. Tapi belakangan berubah, SMA dan SMK di kabupaten. Ini masih koordinasi lagi,” katanya.(dwi/sky)

Sleman