RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berupaya agar sejumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT), yang saat ini kosong segera terisi. Saat ini, pemkab masih menunggu rekomendasi menteri dalam negeri (Mendagri), agar seleksi pengisian jabatan dapat segera dibuka.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman Priyo Handoko menyebut, ada tujuh jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong. Antara lain, kepala dinas pariwisata (dispar), kepala dinas perhubungan (dishub), kepala Satpol PP, kepala dinas pertanahan dan tata ruang (Dispertaru) dan tiga asisten sekda (Asek).
“Kalau yang akan pensiun tahun ini ada tiga,” ungkap Priyo, usai kegiatan rapat koordinasi jajaran OPD di Parasamya Pemkab Sleman, Selasa (2/3).

Mereka yang akan pensiun tahun ini, kepala dinas kesehatan (dinkes) Joko Hastaryo, kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Joko Supriyanto dan kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pustopo.

Sementara itu kepala OPD yang kosong dijabat oleh pelaksana harian (Plh). Untuk jabatan eselon III, Dispar diisi oleh Suci Iriani Sinuraya, merangkap sebagai staf ahli bupati bidang kesejahteraan rakyat. Sementara kepala dishub, dirangkap oleh Arip Pramana, yang juga staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan.

Sedangkan Kepala Satpol PP, dijabat Sumiarta, yang juga menjabat sebagai staf ahli bupati bidang pemerintahan dan hukum. Lalu kepala Dispertaru digantikan Plh Ratnani Hidayati, yang sebelumnya menjabat sekretaris dispertaru. ”Demikian juga, di jajaran Asek. Ketiganya kosong,” ungkapnya.

Menurutnya, yang ideal JPT tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Namun hal tersebut terjadi akibat adanya edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penegasan dan penjelasan pelaksanaan pilkada serentak 2020 Nomor 273/487/SJ, tertanggal 21 Januari 2020.

Surat edaran tersebut, ditujukan untuk gubernur, bupati/walikota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu selama enam bulan bupati tidak boleh melantik. Paling tidak, sebutnya, sampai Agustus setelah pelantikan. ”Kecuali atas izin Mendagri. Karena kekosongan ini, roda pemerintahan berjalan menjadi kurang maksimal,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Harda Kiswaya mengatakan, pengisian jabatan bagian dari regenerasi Kabupaten Sleman. Sehingga bagaimana pun akan segera diupayakan. Upaya dengan mengajukan surat ke Mendagri pun sudah dilakukan dua kali. Bahkan persiapannya sejak bupati dijabat Sri Purnomo. “Sudah dua kali kirim surat namun belum ada jawaban,” kata Harda.
Diakui Harda, lantaran banyaknya kekosongan jabatan di lingkup pemerintahan bumi sembada ini, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai memicu kerawanan (korupsi, red).

Kendati demikian, kerawanan tersebut dijadikan bahan rujukan untuk mendapatkan rekomendasi dari Mendagri. “Kalau bisa dipercepat, dipercepat. Pengisian jabatan dilelang kan masih menunggu izin Mendagri, kalau persiapan sudah ada,” pungkasnya. (mel/bah)

Sleman