RADAR JOGJA – Sri Purnomo dua kali menjabat sebagai Bupati Sleman pada periode 2010-2015 dan 2016-2021. Sebelumnya, ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Sleman periode 2006-2010.

Dalam kurun waktu yang tidak sebentar, Sri Purnomo mampu membawa Sleman dalam konteks tata kelola pemerintahan dan smart regency ke arah yang lebih baik.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM Hempri Suyatna menjelaskan, adanya peningkatan kinerja aparat dan pelayanan publik yang lebih baik membuat tata kelola pemerintahan cenderung ke arah positif di masa pemerintahan Sri Purnomo. Hal ini terbukti dengan adanya penghargaan yang banyak diterima pemda. Serta secara konkret, tidak ada kasus-kasus korupsi yang muncul dan dilakukan pejabat di Sleman.”Artinya clean dan good governance berjalan ke arah yang baik,” jelas Hempri kepasa Radar Jogja Kamis (25/2).

Sedangkan dari sisi smart regency, lanjut Hempri, menjadi salah satu inovasi penting yang muncul di Pemkab Sleman. Digitalisasi pelayanan publik, saat ini sudah mulai banyak dilakukan di Sleman. Termasuk model-model e-commerce, baik untuk para pedagang maupun pelaku UMKM. Hal ini perlu dimunculkam secara kontinyu. Terlebih, di masa pandemi Covid-19, membuat pelayanan digital bisa menjadi inovasi yang harus dilakukan.

Menurutnya, hal tersebut bisa didapatkan karena peran leadership dan keteladanan dari kepala daerah. Meski demikian, adanya sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi yang baik di Pemkab Sleman juga turut mendukung tercapainya program yang telah digelontorkan.

Meski demikian, kata Hempri, selama kepemimpinan Sri Purnomo, juga sempat terjadi masalah. Seperti dengan perizinan yang banyak dikeluhkan pelaku usaha. Serta adanya konversi lahan yang digantikan dengan perumahan hingga pertokoan juga sempat menjadi permasalahan.

“PR lain adalah soal penataan toko modern berjejaring, yang mana terus tumbuh dengan mensiasati Perda dengan berganti nama. Selain itu, soal inovasi penanggulangan kemiskinan yang masih perlu di dorong utamanya sinergi dengan stakeholder,” ungkap Hempri.

Sementara itu, Eko Hendarto, 30, warga asal Pakembinangun mengaku tidak merasakan dampak nyata dari kepemimpinan Sri Purnomo selama dua periode. Menurutnya, tidak ada program yang bisa dirasakan seluruh masyarakat luas.

Terkait dengan smart regency dan e-government, Eko memastikan tidak seluruh lapisan masyarakat mengetahuinya. “Masih tersegmented, karena saya ada akses info saja jadi tahu. Namun, warga di daerah saya dan daerah lain pasti tidak tahu apa pemanfaatannya. Karena tidak ada sosialisasi juga,” beber Eko.

Eko menyayangkan, periode jabatan Sri Purnomo tidak membuat Sleman maju. Besar di Sleman, Eko merasa saat Sleman tidak memiliki masa depan. “Misalnya apakah Slemab dibuat lumbung padi atau apa, itu masih tidak jelas. Selama dua periode, saya tidak tahu kerja riil bupati dan apa programnya,” keluhnya.

Sedangkan warga asal Prambanan Evita Kumala, 29, yang beru menetap di Sleman selama dua tahun mengapresiasi usaha Sri Purnomo dan timnya di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Terutama, dalam mengupayakan Sleman Smart Regency dan Sleman yang warganya sehat, sejahtera. (eno/bah)

Sleman