RADAR JOGJA- Puluhan eks karyawan Hotel Grand Quality Jogjakarta tengah gelisah menanti kejelasan nasib yang harus mereka alami pasca tak dipekerjakan lagi oleh perusahaanya sejak April 2020 lalu. Saat ini tak kurang 54 pekerja di hotel berbintang itu masih terombang-ambing tanpa kepastian dan juga pesangon.

Sengkarut antara eks karyawan dengan owner Hotel Grand Quality (GQ) belum ada titik temu. Perundingan yang sudah berjalan sejak 13 Januari 2021 tak kunjung mencapai win-win solution.

Pihak GQ enggan membayar pesangon sesuai nota anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja  DIJ senilai Rp 3.398.729.071.

Perwakilan eks karyawan  Nur Asyiah menuturkan, pihaknya bersama teman-teman sudah bersedia menurunkan jumlah pesangon dibawah nilai nota anjuran Disnaker yang merupakan angka normatif. Namun pihak GQ menyatakan kondisi keuangan yang sedang sulit akibat Covid 19.

“Dengan didampingi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), kami sudah dua kali mendatangi Disnaker DIJ untuk melapor kejadian ini. Kami menjadi karyawan di GQ sejak tahun 1992.

Namun 1 tahun belakangan ini kami kehilangan pekerjaan dan tidak menerima upah untuk pesangon juga tidak mau dibayar. Bersama 54 eks karyawan yang lain kami berencana mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang awal Maret 2021 mendatang,”katanya, Jumat (26/2).

Nur Asyiah menambahkan,”Pihak eks karyawan menuntut manajemen GQ untuk membayar kompensasi PHK dan upah sebesar Rp 3.398.729.071 (tiga miliar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah) tersebut berdasarkan Nota Anjuran Dinas Tenaga KerjaDIJ  Nomor 565/0748 tertanggal 26 Oktober 2020 senilai Rp 2.651.678.037 (dua miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Nota Anjuran Dinas Tenaga Kerja DIJ Nomor 565/0923 tertanggal 30 Desember 2020 senilai Rp 747.050.034,”tambahnya.

Sementara itu Marganingsih selaku Koordinator FSPM berharap polemik dan kisruh yang hanya berupa kewajiban normatif tersebut tidak perlu berlanjut karena akan menjadi duri untuk hubungan industrial harmonis pada saat ini dan di masa mendatang.

“Kami memastikan akan melakukan upaya hukum berupa permohonan pailit ke  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di awal Maret 2021 apabila sampai tanggal 1 Maret 2021 tidak ada respon positif dari pihak perusahaan. Info update, pihak manajemen GQ mau mediasi dengan menempuh jalur damai. Semoga saja ada titik terang,” ujarnya.(sky)

Sleman