RADAR JOGJA – Sekitar 28.000 data calon penerima vaksin tahap dua di wilayah Sleman telah diajukan ke Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman memperkirakan angka tersebut masih bisa mengalami penambahan.

Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo menjelaskan kurang lebih 28.000 data calon penerima vaksin berasal dari berbagai instansi dan profesi yang bertugas langsung melayani masyakarat luas. Mulai dari TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), pedagang pasar, wartawan, petugas pariwisata dan transportasi, guru serta tokoh agama, hingga pegawai BUMN maupun BUMD.

Dari 28.000 data yang sudah diajukan, lanjut Joko, kemungkinan data calon penerima vaksin bisa bertambah. Mengingat adanya kriteria baru seperti lansia yang diperbolehkan untuk menerima vaksin. “Permintaan datanya masih berubah-ubah, kemarin kami kirim data 28.000 lebih sedikit,” kata Joko Kamis (18/2).

Meski demikian, Joko mengaku, pihaknya masih mempertimbangkan jumlah penambahan kriteria lansia yang dimungkinkan menerima vaksinasi. Namun jika mengacu pada data penduduk di Sleman, ada sekitar 10-12 persen penduduk yang termasuk dalam kriteria lansia. “Tinggal nanti dipersempit apakah hanya 60-70 persen atau semua lansia,” lanjutnya.

Terkait pelaksanaan vaksinasi tahap dua di Sleman, masih akan menunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan. Dimungkinkan, vaksinasi tahap dua akan dilakukan pada akhir Maret 2021. “Menunggu arahan lebih lanjut dari Kemenkes karena logistiknya belum ada info,” kata Joko.

Vaksinasi tahap dua, sudah dimulai sejak Rabu (17/2) lalu. Dengan menyasar masyarakat umum sebanyak 16,9 juta jiwa pelayan publik dan 21,5 juta lansia.
Sementara itu di Kota Jogja, pendataan untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap dua terus dilakukan. Terutama untuk sasaran kelompok prioritas seperti pedagang kaki lima (PKL) Malioboro dan pedagang pasar tradisional.

Koordinator Paguyuban Tridharma Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro, Nuryadi mengatakan sudah ada sekitar 400 pedagang dilakukan pendataan. Dengan mengumpulkan kartu keluarga dan NIK. Meski tidak sampai 10 persen pedagang yang memilih menolak dengan tidak mengumpupkan berkas C1 tersebut. “Sebagian ada yang menolak. Mereka yang menolak itu tidak mengirimkan KK dan NIK,” katanya Kamis (18/2).

Dia menjelaskan sebagian PKL yang menolak tersebut dengan alasan belum siap divaksin pada tahap kedua tersebut. ”Yang menolak itu pada takut gitu aja,” ujarnya.

Namun, bagi PKL yang sudah mengirimkan data-datanya tersebut telah menyatakan tidak berkeberatan dan menyatakan siap kapanpun akan dilakukan pelaksanaan vaksinasi. “Intinya menyambut baik dan terimakasih kalau kami diberi prioritas untuk vaksin, lebih awal lebih baik,” jelasnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogja, Yunianto Dwisutono mengatakan juga sudah mengirimkan data pedagang seluruh pasar tradisional di kota Jogja ke Satgas Penanganan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan Kota Jogja dan Kementerian Perdagangan. Basis data yang diajukan berupa nama dan NIK sebagai penerima vaksin sesuai dengan pedagang yang sudah memiliki kartu bukti pedagang di pasar tradisional. “Jumlahnya ada 17 ribuan yang pedagang di 30 pasar tradisional,” katanya.

Namun demikian, yang akan diprioritaskan lebih dulu ialah untuk pedagang di Pasar Beringharjo berjumlah 8 ribu lebih pedagang. Ini karena Pasar Beringharjo memiliki mobilitas yang rentan terpapar virus korona. Karena lebih banyak menerima kunjungan warga atau wisatawan dari luar kota. “Kalau pedagang pasar Beringharjo memang khusus nanti,” tandasnya. (eno/wia/bah)

Sleman