RADAR JOGJA – Adanya pengetatan terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggiat usaha khususnya kuliner malam. Aturan batas operasional pukul19.00 dinilai sangat merugikan pengusaha kuliner.

Pemilik Kedai Bambu 09 Tlogoadi, Sleman Linda Agustina setuju dengan kebijakan pemerintah memperpanjang masa pembatasan pemberlakuan jam pelayanan ini. Meski, berimbas pada penurunan omzet.

Menurutnya, hal yang lebih utama bagaimana menekan persebaran Covid-19. Harapannya pada saat menjelang bulan puasa April mendatang, pendagang dapat berjualan secara normal. Jika normal pelayanan pembeli berlangsung pukul 09.00 sampai 23.00.

“Kalau seminggu dua minggu lagi sih saya masih bisa bertahan. Tapi kalau lebih dari dua bulan, ya udah nggak bisa,” ungkap Linda Minggu (24/1).

Apalagi omzet saat ini terus mengalami penurunan lebih dari 50 persen per hari. Dari normal Rp 4 juta, sejak pemberlakuan PTKM Rp 500 ribu pun sulit dicari. Imbas pandemi ini, lima karyawan diberhentikan. ”Kalau pendapatan 30 persen dari pelayanan online. Kalau langsung 20 persen dan berangsur menurun. Bahkan seminggu hanya satu dua yang datang,” tuturnya.

Lain halnya Sarmono, pedagang pecel lele di Tirtoadi. Dia mengaku keberatan dengan perpanjangan PTKM. Menurutnya hanya berimbas pada rakyat kecil. Terlebih bagi pedagang yang belum terlalu melek teknologi.
“Kaya saya ini kan nggak ngeh jualan online. Ya mau nggak mau jualan jadi lebih awal. Sementara pecel lele identik dengan kuliner malam jam 19.00 ramai-ramainya,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah memberikan kebijakan memperpanjang waktu berjualan. Paling tidak hingga pukul 21.00. ”Sehingga, pedagang dapat memperoleh tambahan pemasukan,” terangnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman Harda Kiswoyo mengatakan, perpanjangan PTKM, kabupaten mengikuti pemerintah pusat. Dikatakan, masukan berkaitan dengan jam operasional hotel, restoran, warung atau toko sembako telah dia terima. Hal ini akan menjadi evaluasi, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

“Terkait tambahan jam operasional ini baru kami pertimbangkan baik buruknya. Beberapa masukan kami analisa untuk menentukan kebijakan,” ucapnya.

Dijelaskan, pihaknya belum menentukan jumlah penambahan jam. Apakah sesuai dengan pemberlakuan PPKM pemerintah pusat menjadi pukul 20.00.
Pemkab, masih menunggu instruksi dari Pemprov DIJ dan dilajutkan instruksi bupati. Menurutnya, yang terpenting, layanan masyarakat harus terdistribusikan dengan baik. Bagaimana ekonomi dapat berjalan dengan baik dengan tetap mempertimbangkan kesehatan.

Harda menilai kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 semakin membaik. Ketaatan mengenakan masker, meningkat. ”Dari sisi penegakan, disebutkan pelanggaran masih ada, namun minim,” jelasnya. (mel/bah)

Sleman