RADAR JOGJA – Kepala Seksi Mitigasi Bencana BPBD Sleman Joko Lelono memastikan pihaknya belum menerbitkan rekomendasi pemulangan pengungsi di barak pengungsian Glagaharjo Cangkringan. Hingga saat ini para pengungsi kelompok rentan tetap wajib berada di pengungsian. Terutama yang wilayah tinggalnya dalam radius 5 kilometer dari puncak Gunung Merapi.

Joko  menjelaskan, acuan yang digunakan adalah status Tanggap Darurat Merapi. Salah satu butirnya adalah melakukan evakuasi kepada warga Dusun Kalitengah Lor. Ini karena wilayah tersebut berjarak kurang dari 5 kilometer dari puncak Gunung Merapi.

“Jangan terlena dengan dominasi guguran sisi barat. Walau Kalitengah Lor selama ini tidak ada lava pijar yang mengarah ke Kali Gendol, bukan berarti (pengungsi) Kalitengah Lor bisa kembali,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (18/1).

Walau begitu, Joko memastikan tetap ada kajian atas rekomendasi terbaru BPPTKG. Rencananya Selasa (19/1)  jajarannya akan melakukan rapat bersama Sekretariat Daerah Pemkab Sleman. Fokusnya adalah keputusan tentang kondisi terkini Gunung Merapi.

Joko juga bercerita tentang pengalaman erupsi Merapi 2006. Kala itu pemerintah memutuskan untuk memulangkan pengungsi. Penyebabnya adalah jeda erupsi yang terlalu lama sejak warga mulai mengungsi.

“Kami tidak ingin (Merapi) 2006 terulang lagi. Sudah dipulangkan malah terjadi erupsi. Ini antisipasi agar tak ada korban jiwa. Dipertahankan untuk kelompok rentannya. Kalau tentang pengungsi Glagaharjo, besok baru dirapatkan,” katanya.

Terkait kesiapan mitigasi, Joko memastikan telah tersusun rapi. Hanya saja implementasi tersendat akibat ketersediaan angggaran 2021. Secara terbuka Joko menuturkan adanya keterbatasan anggaran.

Imbas dari kondisi ini adalah minimnya pendataan warga diluar radius 5 kilometer. Terutama di wilayah Kapanewon Cangkringan, Turi dan Kapanewon Pakem. Kaitannya adalah zona radius bahaya, jika sewaktu-waktu status Merapi meningkat jadi Awas atau Level IV.

“Belum ada koordinasi untuk melakukan pendataan, karena di bidang kedaruratan belum melakukan koordinasi antisipasi kalau (Status Merapi) naik Awas. Disatu sisi memang terkendala anggaran 2021 minim sekali. Belum tahu akan bergerak seperti apa,” ujarnya.

Meski begitu pihaknya telah melakukan pendataan awal. Berupa inventarisir jumlah penduduk dalam radius 5 kilometer. Hasilnya tidak ada warga di Kapanewon Turi dan Pakem yang menghuni dalam radius tersebut. Pendataan ini atas potensi bahaya arah barat daya.

Joko menambahkan, jajarannya telah mengoptimalkan early warning system (EWS) di ketiga wilayah. Termasuk memperbaiki sistem peringatan dini yang rusak di aliran Kali Krasak. Berupa penggantian dengan perangkat lama. Tepatnya pemindahan EWS sisi bawah ke Kali Krasak.

“Semua sudah siap, apabila rekomendasi BPPTKG melebihi 5 kilometer, semua tinggal melaksanakan rencana kontijensi. Untuk EWS Krasak yang rusak sudah diganti yang dari bawah dulu. Belum berfungsi maksimal, tapi setidaknya sirine dan kamera CCTV sudah jalan,” tambahnya.(dwi/sky)

Sleman