RADAR JOGJA- Dokter sekaligus influencer ,Tirta Mandira Hudhi  atau  yang akrab disapa Dokter Tirta menegaskan keberatan atas rencana penerapan denda bagi penolak vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menurutnya wacana kebijakan tersebut sangatlah dipaksakan. Pemerintah, lanjutnya, harus melakukan pendekatan yang humanis.

Menurutnya penerapan denda justru bertentangan dengan UUD 1945. Tepatnya Pasal 28 H ayat (1). Menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Saya sangat tidak setuju penerapan denda itu, bertentangan dengan Pasal 28. Kesehatan itu hak semua warga negara,” jelasnya ditemui di Puskemas Ngemplak II, Kamis (14/1).

Tak sekadar menyimpan sendiri, Tirta juga sempat ngudo roso kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dia memaparkan skema denda sangatlah tidak cocok. Apalagi gerakan vaksin adalah demi kesehatan dan keselamatan bersama.

Lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) ini tak menampik adanya upaya penolakan. Menghadapi fenomena ini tak perlu cara yang keras. Tirta meyakini penolakan terjadi karena belum paham detil vaksin Covid-19.

“Pak Menkes setuju kita harus edukasi dengan persuasif dan meyakinkan tentang keamanan vaksin. Bisa jadi menolak karena belum tahu. Kalau Dena malah jadi antipati. Tapi setahu saya skema denda itu juga belum ketok palu,” katanya.(dwi/sky)

Sleman