RADAR JOGJA – Masyarakat diminta untuk tidak lagi mempersoalkan kehalalan vaksin Covid-19 Sinovac. Hal ini karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlah mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin buatan Tiongkok itu.

Ahli virologi Universitas Gadjah Mada UGM Mohamad Saifudin Hakim menjelaskan, MUI telah menjamin vaksin Sinovac itu bebas dari unsur najis. Sehingga, seharusnya tidak perlu lagi ada gejolak untuk menolak vaksin dengan mempermasalahkan kehalalan dan keharamannya.

“Karena MUI sudah menetapkan vaksin Sinovac halal dan suci,” jelas Hakim yang juga dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKM) UGM melalui keterangan tertulis kepada wartawan Selasa (12/1).

Sebelum mengeluarkan fatwa, MUI telah melakukan studi dengan melihat langsung proses produksi dan mengkajinya. Kehalalan vaksin sudah diterbitkan dan saat ini tinggal menanti kepastian kemanan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Saat ini BPOM tengah mengkaji efektivitas dan efek samping vaksin Sinovac, hingga dinyatakan aman untuk diberikan ke masyarakat.

Ia menjelaskan, jika semua vaksin memiliki potensi efek samping. Terdapat dua efek samping utama yang biasanya muncul setelah pemberian vaksin. Yakni, efek samping lokal seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di sekitar tempat suntikan. Serta efek samping sistemik seperti timbulnya demam.

“Semua vaksin tidak ada yang 100 persen aman, pasti ada efek samping tertentu. Tetapi dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari vaksinasi, manfaat itu jauh lebih besar daripada efek sampingnya,” ungkap Hakim.

Menurutnya, gerakan penolakan terhadap program vaksinasi telah ada dari dulu. Gerakan penolakan ini akan terlihat lebih gencar ketika muncul program vaksinasi jenis baru yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya menolak aspek halal-haram, penolakan juga dilakukan mempersoalkan keamanan, efektivitas, hingga background anti-medis sebagai alasan.

“Kelompok antivaksin garis keras yang mau diberi penjelasan sebaik apapun, mereka akan menolak vaksinasi dengan bermacam alasan,” lanjutnya.
Meskipun demikian, ada pula kelompok yang menolak program vaksinasi dikarenakan kebimbangan. Golongan ini disebut Hakim menolak mendapatkan vaksin karena adanya miss-informasi yang diterima. Namun mereka biasanya akan mau menerima vaksin saat diberikan penjelasan secara rasional terkait keamanan dan efektivitas vaksin.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo menuturkan, akan ada tokoh formal dan informal yang turut menjadi sasaran penerima vaksin Covid-19 di Sleman. Tokoh formal adalah pejabat publik dalam forum komunikasi pimpinan daerah, seperti bupati Sleman, sekda, kapolres, dandim, hingga ketua DPRD. Sedangkan tokoh informal, Sleman mengusulkan Dokter Tirta Mandira Hudi yang rencana seluruhnya akan divaksin pada Kamis (14/1).

Tokoh-tokoh itu dipilih agar dapat meyakinkan masyarakat terkait keamanan vaksin. Termasuk pemilihan Dokter Tirta sebagai salah satu penerima vaksin, yang mana ia cukup aktif di media sosial dalam memberikan pendapat tentang Covid-19.

Hal itulah yang menjadi pertimbangan Dinkes dalam memilihnya. “Kami masih dalam tahap penggodokan, tetapi beliau mau dan sudah mempublikasikan di Instagram pribadinya,” tutur Joko. (eno/laz)

Sleman