RADAR JOGJA – Seiring diterapkanya pengetatan terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) di DIJ, satgas Covid-19 di tingkat padukuhan bakal dihidupkan kembali. Hal ini untuk mempermudah dalam melakukan pemantauan bagi warga yang lengah akan protokol kesehatan (prokes).

Seperti halnya di Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman. Lurah Condongcatur Reno Candra Sangaji menyebut, ada 18 satgas Covid-19 sesuai total padukuhan. Mereka diminta intensif melakukan pengawasan. Baik dari segi prokes maupun pemantauan terhadap kegiatan warga. “Sementara kami imbau bagi warga agar menunda dulu kegiatan yang bersifat masal,” ungkap Reno dihubungi, Minggu (10/1).

Tak hanya, satgas di tingkat padukuhan. Melainkan tingkat RW hingga RT. Semua akan digerakkan. Tugasnya selain melakukan pemantauan, juga memberi contoh disiplin prokes. Condongcatur secara letak geografisnya di wilayah perbatasan Kota Jogja, memiliki mobilitas tinggi. Mayoritas penduduk merupakan warga pendatang. Bahkan, hampir separonya merupakan kalangan mahasiswa berasal dari lintas kota atau daerah. “Nah, untuk warga yang memiliki riwayat perjalanan diminta agar lebih dulu memeriksakan diri di fasilitas pelayanan tingkat satu, di Puskesmas,” ungkapnya.

Seperti halnya kebijakan sebelumnya, harus dilampirkan surat keterangan sehat.Untuk pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, mengurus akta kelahiran dan lain-lain, dilakukan dengan sistem daring (jarak jauh). Payanan dilalui melalui whatsapp grup. Maka, akan langsung disiapkan dan dikirim oleh petugas.

Untuk petugas pelayanan, pihaknya juga akan melakukan pembatasan jam kantor dan staf. Pembatasan dilakukan separo dari total 44 perangkat mulai dari dukuh hinnga Lurah.

Sebelumnya, Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, TNI dan Polri dalam menindaklanjuti PTKM. Secara tegas Sri meminta masyarakat tidak abai dan lengah terhadap prokes ini. Tidak hanya bagi masyarakat umum melainkan di lingkungan perkantoran. PTKM tindak lanjut dari PSBB sesuai arahan pusat.

Kendati begitu, pembatasan bukan 25 persen. Melainkan 50 persen. “Kami atur sedemikian agar, pelayanan tetap berlangsung dengan baik. Personel kita kan kecil kalau 25 persen kegiatan pelayanan tak berjalan maksimal,” terang Sri. (mel/pra)

Sleman