RADAR JOGJA – Bupati Sleman Sri Purnomo menyatakan pemerintahannya siap mendukung program pemerintah pusat terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Bupati Sleman Sri Purnomo tengah menyiapkan skema khusus terkait arahan penerapan PSBB se Jawa-Bali. Arahan dari pemerintah pusat tidak diterapkan sepenuhnya. Salah satunya adalah penerapan work from home 75 persen.

SP, sapaannya, memastikan ada penyesuaian khusus. Mengadaptasi kondisi dan kajian di lingkungan. Skema WFH di Sleman, lanjutnya, hanya 50 persen. Berlaku bagi perkantoran instansi negeri dan swasta.

“Prinsipnya mendukung program pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan guiden (arahan) tapi di kewenangan yang lebih tahu wilayah masing-masing. Seperti bagaimana kerja dari rumah dan kantor dengan pembatasan 50-50,” jelasnya ditemui di Setda Pemkab Sleman, Kamis (7/1).

Terkait ekonomi, pihaknya memastikan ada penataan. Meski ada keleluasaan namun penerapan protokol kesehatan Covid-19 semakin ketat. Tujuannya agar ekonomi tetap berjalan namun tak muncul kasus atau klaster Covid-19.

“Ekonomi masih beri keleluasaan, bisa menggerakan ekonomi tapi juga mendorong mereka menggunakan prokes covid yang sangat ketat,” katanya.

Sekda Pemkab Sleman Harda Kiswaya memastikan pembahasan kebijakan PSBB masih berlangsung. Produk akhir dari kebijakan ini adalah terbitnya Instruksi Bupati Sleman. Tentunya tetap mengacu pada kebijakan yang diterbitkan oleh Pemprov DIJ.

Jajarannya juga telah menyiapkan posko PSBB. Fungsinya sebagai pengendalian kegiatan dan fungsi koordinasi di wilayah Kabupaten Sleman. Diisi oleh pihak TNI, Polri , Satpol PP dan Dinas Kesehatan. Berperan dalam kurun waktu 11 hingga 25 Januari.

“Misalnya ada kerumunan, ada kumpulan nanti akan laporan ke posko. Dari posko ini bisa turun sendiri atau memerintahkan aparat yang ada di sekitarnya,” tegasnya.

Keberadaan posko berada di Setda Pemkab Sleman. Namun tak menutup kemungkinan pengembangan di wilayah. Artinya setiap pemerintahan di tingkat Kalurahan maupun Kapanewon dapat mendirikan posko yang sama.

“Lebih untuk pengendalian supaya PSBB bisa berjalan dengan baik. Posko induknya di Pemkab, nanti diharapkan di Kapanewon sampai ke kalurahan akan ada posko-posko juga,” ujarnya. (dwi/sky)

Sleman