RADAR JOGJA – Pemilihan lurah (pilur) lebih rentan terjadi money politics dibandingkan dengan pilkada. Hal ini karena jumlah pemilih yang lebih sedikit, sehingga biaya politik tidak tinggi.

Selain itu, politik uang di pilur sering terjadi di setiap event. Bahkan, ada fenomena munculnya botoh dalam setiap Pilur. Botoh sendiri adalah para pemodal yang turut serta mengeluarkan pembiayaan politik bagi kandidat untuk mendapatkan keuntungan. “Yang memungkinkan terjadinya politik uang,” jelas Pengamat Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM Hempri Suyatna Rabu (16/12).

Kondisi masyarakat saat ini dalam masa pandemi Covid-19, lanjut Hempri, juga memungkinkan terbukanya politik uang. Tidak melulu dalam bentuk uang, money politics bisa juga dalam bentuk barang. Seperti sembako, hingga peralatan-peralatan seperti tenda. “Bisa dikategorikan dalam politik uang ini,” kata Hempri.

Intinya, kata Hempri, pemberian sesuatu yang mempengaruhi pilihan orang akan masuk kategori politik uang. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah kabupaten untuk strategi kontrol agar politik uang tidak terjadi. ”Edukasi anti politik uang perlu digencarkan,” ungkapnya.
Sementara itu sebanyak 157 calon lurah dari 49 kalurahan di Sleman mengikuti pengarahan persiapan pemilihan lurah serentak 2020 Rabu (16/12).

Pengarahan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan ajang silaturahmi, agar pemilihan lurah bisa berjalan dengan lancar pada Minggu (20/12) mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman Budiharjo menjelaskan persiapan di hari pemilihan, saat ini sudah mencapai 90 persen. Sebanyak 1.102 set alat komputer sudah didistribusikan ke 1.102 tempat pemungutan suara (TPS) di 49 Kalurahan.

”Hanya ada satu TPS yang akan dipindahkan saat pilur, yakni TPS Kalitengah Lor yang akan dipindahkan ke dekat Barak pengungsian Glagaharjo,” jelasnya.
Hal ini dilakukan untuk antisipasi Merapi yang masih di level tiga. Pihaknya juga tidak ingin terlalu percaya diri untuk tidak memindahkan TPS, meskipun level Merapi masih belum naik. ”Kalau nanti naik jadi awas tentu akan membahayakan bagi petugas maupun para pemilih,” kata Budi.

Budi menuturkan, nantinya pilur akan diikuti oleh 444.841 pemilih yang sudah terdata di daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih, juga tidak perlu khawatir saat hari pemilihan. Mengingat petugas akan dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD), berupa hazmat, masker, face shield, hingga sarung tangan sekali pakai.
Pihaknya mengerahkan 50 orang tim teknis utama, dan 1.120 orang untuk tim teknis lapangan. “Pemilih juga akan diberikan sarung tangan sekali pakai,” ungkapnya.

Untuk mencegah kecurangan dalam pilur, pihaknya telah mempersiapkan antisipasi. Seperti pemilih harus membawa undangan sebelum memberikan hak suara. Satu orang menerima satu card reader, serta kartu audit tidak dibuka selama penghitungan suara. Kartu audit, hanya akan dibuka saat ada sengketa untuk pembuktian. Selanjutnya. ”Selanjutnya, 49 calon lurah yang terpilih akan ditetapkan pada Sabtu (26/12) di Pendopo Parasamya,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo menuturkan, upaya pengarahan kepada calon Lurah perlu diapresiasi. Diharapkan pilur nantinya bisa berjalan lancar dan baik. Mengingat cara e-voting yang digunakan dalam Pilur baru pertama kali dilaksanakan di wilayah DIJ. “Mari kita tunjukkan ke masyarakat luas, Sleman mampu melaksanakan pilur e-voting dengan cerdas, cepat dan akurat,” kata SP. (eno/bah)

Sleman