RADAR JOGJA – Sistem pebelajaran daring sudah berjalan hampir genap 10 bulan. Kendati begitu, tak sedikit wali murid yang mengeluhkan dampak daring ini.

Agus, 40, warga Ngemplak, Caturharjo, Sleman misalnya. Dia mengaku, kerepotan saat harus membagi waktu bekerja dan mendampingi anak. Yang seharusnya waktu pagi hari dia gunakan untuk bekerja, kini harus terpotong lantaran mendampingi anak belajar daring. Sedangkan, kemauan belajar sang anak berkurang. Bahkan lebih banyak waktu dihabiskan bermain dibandingkan dengan belajar.

”Anak saya kelas dua. Dulu masuk sekolah sudah bisa baca, sekarang udah lupa karna nggak mau belajar lagi,” ungkap Agus (1/12).

Menurutnya, dampak daring menjadikan tanggungjawab anak menyelesaikan pelajaran sekolah menjadi kurang. Sehingga, mau tidak mau orang tua harus turun tangan. Anak-anak kehilangan semangat belajar dan semangat bersaing. Anak harus dipaksa keras agar disiplin belajar.

“Berbeda saat di sekolah. Lihat temannya bisa, pasti ada upaya agar seperti temannya,” bebernya. Dia berharap, sekolah tatap muka dapat kembali dibuka meski di tengah pandemi.

Sementara Suparti, 38, wali siswa asal Tlogoadi, Mlati, Sleman mengaku harus membagi waktu membaca buku pelajaran sang anak disela kesibukannya dia bekerja. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendampingi anak. Agar saat anak bertanya, dia mampu menjawab. ”Saya berharap, sekolah tatap muka dapat segera berjalan diikuti prokes yang ketat,” bebernya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman Ery Widaryana mengatakan, sekolah tatap muka rencanaya akan dilaksanakan 2021. Hal itu berdasarkan keputusan bersama empat menteri. Disdik sudah mengambil langkah-langkah jauh sebelum adanya keputusan empat menteri. Terkait hal tersebut, sekolah harus melengkapi prokes yang ada. Menyediakan sarana cuci tangan per kelas. Pengaturan tempat duduk diberi jarak. Kuota duduk maksimal 50 persen dari jumlah siswa. ”Nah, pembelajaran menggunakan sistem shift,” katanya.

Begitu juga skenario, dijelaskan, pembelajaran harus disiapkan sekolah melalui video dan disampaikan ke wali murid. Sekolah meminta surat persetujuan tatap muka kepada orangtua atau wali murid. “Jika tidak disetujui, maka siswa tidak tatap muka. Tetapi tetap daring,” ujarnya.

Terkait pelaksanaannya seperti apa, Ery mengatakan, pada awal pembelajaran tatap muka dilakukan dengan terbatas. Satu siswa mengikuti tatap muka dua hari dalam seminggu dan hari selanjutnya tetap dilakukan daring.

Dijelaskan, pihaknya sudah mengimbau kepada sekolah dengan melakukan monitoring. Sejauh mana bisa dilakukan dan terus melakukan instruksi dan pembinaan. Termasuk skenario kehadiran dan kepulangan siswa.

”Saat di sekolah jangan sampai keluar ruangan dan menimbulkan berkerumun,” jelasnya.

Pihaknya, jelasnya, juga akan berkoordinasi dengan jajaran lain, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan instansi lainnya agar turut mengawal. “Prokes harus ditegakkan betul,” imbuhnya. (mel/bah)

Sleman