RADAR JOGJA – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Sebab, dimungkinkan rawan money politics atau politik uang.

Kekhawatiran mendorong aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba menggelar aksi tunggalnya di depan Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sleman, di Jalan Dr Radjimin Sucen, Triharjo, Kapanewon Sleman, Selasa (1/11).

Dalam aksi itu, dia meminta Bawaslu Sleman menindak tegas apabila ditemui kasus penyelewengan penyalahgunaan bansos. “Ya, pasti berpengaruh ya. Dengan pemberian bansos itu ada tendensi timbal balik calon mencari suara,” ungkap Baharuddin usai menemui Pimpinan Bawaslu Sleman kemarin.

Sehingga, lanjut dia, harapan masyarakat dalam penyelenggaraan hajatan demokrasi ini dapat berjalan lancar, bersih dan terintegritas. ”Nah, saran kami bansos ditunda dulu sampai pencoblosan selesai,” ungkapnya.

Dia juga akan melayangkan surat permohonan pengunduran bansos kepada Pemerintah Sleman dalam waktu dekat ini.Hal itu agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak manapun. ”Apalagi anggaran bansos cukup besar,” ujarnya.

Aksi ini digelar penuh simbolik. Baharrudin memakai topeng Kapten Amerika dan mengenakan pakaian lurik. Tanganya memegang sapu dan dia menebar uang kertas palsu di sekeliling dia berdiri. Selanjutnya, uang-uang itu dia sapu. “Harapannya, Bawaslu Sleman terbebas dari perilaku korupsi,” imbuhnya.

Terkait aksi tersebut, Ketua Bawaslu Sleman Abdul Karim Mustofa memberikan apresiasi atas dukungan terhadap penegak hukum penyelenggara Pilkada Sleman. Sebagai tindak lanjut aksi ini, Bawaslu akan berkonsolidasi dengan berbagai stakeholder untuk melakukan sosialisasi pilkada yang bersih, bermartabat dan demokratis.

Dia berharap, masyarakat turut memberikan support kepada Bawaslu. Apabila menemui dugaan pelanggaran Pilkada Kabupaten Sleman dalam bentuk politik uang, impersonalisasi program anggaran atau dugaan pelanggaran lainnya segera melaporkan ke Bawaslu Sleman. “Kami akan usut, melakukan investigasi,” katanya.

Disinggung dugaan pelanggaran terkait bansos, saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi. Kendati begitu, informasi awal sudah dia telusuri dan masih membutuhkan waktu untuk proses penelusuran lebih lanjut. “Sekaligus menemukan siapa yang terlibat dan apa saja bukti alatnya,” ujarnya.

Sedangkan dua laporan dugaan pelanggaran sudah masuk ke Bawaslu Sleman. Salah satunya tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur syarat formil maupun nonformil. Dugaan pelanggaran kedua, sudah diteruskan informasi awal, dan masih tahap penyelidikan dan investigasi.

Disebutkan dugaan pelanggaran tersebut mengarah pada netralitas dan kode etik. Pihaknya masih mendalami dan juga akan berkoordinasi dengan sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. ”Apakah terkait bansos termasuk bagian dari money politics,” tandasnya. (mel/bah)

Sleman