RADAR JOGJA – Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) Pujiati menegaskan kawasan puncak Merapi masih terlarang untuk aktivititas warga maupun pendakian. Penutupan berlaku tanpa batas waktu yang bisa ditentukan. Acuannya adalah masih tingginya aktivititas vulkanik gunung Merapi.

Pujiati menuturkan aturan ini sejatinya telah berlaku sejak 22 Mei 2018. Tepatnya saat Gunung Merapi mulai berstatus Waspada atau level II. Kala itu aktivititas dalam radius 3 kilometer sudah sangat terlarang.

“Sebenarnya ini hanya menegaskan kembali bahwa aktivititas di kawasan puncak Merapi masih dilarang. Baik untuk warga maupun pendakian,” tegasnya, Rabu (2/12).

Kebijakan ini tercantum dalam Surat Edaran Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi No SE.04/BTNGM/TU/Ren/ 05/2018 tanggal 22 Mei 2018. Berbicara tentang penutupan objek wisata di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Mulai dari Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Kabupaten Magelang.

Adapula pengumuman Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi No PG.113/ BTNGM/TU/Ren/11/2020 tanggal 8 November 2020. Mengatur tentang penutupan objek Wisata Alam dan Jalur Pendakian di Lingkup Taman Nasional Gunung Merapi.

“Menegaskan bahwa semua pendakian ke Gunung Merapi, baik melalui jalur pendakian Selo di Boyolali maupun Sapuangin Klaten merupakan kegiatan illegal,” katanya.

Terkait sempat viralnya seorang pendaki, Pujiati memastikan ilegal. Walau sebatas kepentingan pribadi dan untuk pendokumentasian tetap tidak tepat. Meski tercatat sebagai seorang relawan dan paham kondisi lapangan, Pujiati meminta tetap wajib mematuhi regulasi yang ada.

Pendakian legal, lanjutnya, selalu melalui alur administrasi yang jelas. Dia mencontohkan komunikasi antar instansi dengan BPPTKG. Pemberitahuan melalui lisan dan surat resmi. Dicantumkan pula detil waktu, tujuan dan identitas personel yang akan menuju puncak Merapi.

“Bu Hanik (Kepala) BPPTKG selalu menghubungi secara lisan dan disusul surat resmi jika akan memasang alat pemantau di Gunung Merapi. Sehingga benar-benar terpantau dan terdata,” ujarnya. (dwi/ila)

Sleman