RADAR JOGJA – Ketua Komisi A DPRD Sleman Anik Martanti meminta pembangunan jalur evakuasi di kawasan Merapi tuntas. Sebab belum ada saluran drainase di sepanjang jalur evakuasi. Fasilitas ini agar jalur darurat kebencanaan tidak rusak akibat aliran air.

Evaluasi ini diberikan usai meninjau jalur evakuasi di Kelurahan Glagaharjo. Tercatat 7 kilometer jalur evakuasi di wilayah ini mengalami kerusakan. Perbaikan awal menyasar 2,2 kilometer dengan betonisasi. Adapula penambalan jalan aspal sepanjang 1,6 kilometer.

“Jalur evakuasi yang cor beton ini butuh perawatan ekstra. Ukurannya lumayan tebal, kalau tidak dirawat terutama saat hujan bisa rusak. Jangan sampai jalur evakuasi tidak dirawat karena bisa rusak lagi,” jelasnya ditemui di jalur evakuasi Dusun Suruh – Dusun Singlar, Senin (30/11).

Keberadaan jalur evakuasi Suruh – Singlar sendiri sangatlah penting. Ini karena masih ada penghuni di wilayah Dusun Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor. Dalam kondisi darurat, jalur ini menjadi jalur penting bagi para warga untuk mengevakuasi diri.

Sebelumnya, jalur evakuasi utama melalui Dusun Srunen. Hanya saja jalur ini diprediksi penuh. Ini karena jalur ini juga menjadi perlintasan bagi warga dari Kabupaten Klaten. Apabila dipaksakan maka proses evakuasi tak berjalan optimal.

“Jalur yang dibangun juga sudah terhubung. Semoga saat kondisi Merapi darurat, tapi kami juga tak menginginkan itu, warga bisa terevakuasi dengan aman,” harapnya.

Kepala Pelaksana BPBD Sleman Joko Supriyanto mengakui pembangunan jalur evakuasi tidaklah mudah. Alasan utamanya karena berada di kawasan rawan bencana (KRB) III. Artinya tidak boleh ada pembangunan apapun di wilayah tersebut.

Hanya saja pasca evaluasi kebijakan, muncul pengecualian. Sejumlah jalur evakuasi boleh diperbaiki. Dengan catatan sebagai jalur perlintasan utama bagi evakuasi warga dari Dusun Kalitengah Lor dan Kalitengah Kidul.

“Memang rusak berat tapi karwna ada ketentuan KRB, sehingga dilarang dibangun. OPD berkaitan tak berani membuat jalan. Lalu ada ketetapan jalur evakuasi sehingga bisa memperbaiki (jalur evakuasi) itu,” ujarnya.

Berdasarkan catatan ada sekitar 3,8 kilometer jalur evakuasi yang rusak. Untuk mengoptimalkan perbaikan, dilakukan dua instansi. Tepatnya Dinas PUPKP Sleman dan BPBD Sleman.

Perbaikan jalur 2,2 kilometer dilakukan oleh BPBD Sleman. Jalur ini awalnya rusak parah karena hanya aspal rusak dan jalan tanah. Lalu penambalan jalan aspal sepanjang 1,6 kilometer oleh Dinas PUPKP Sleman.

“Anggaran menggunakan ABT sekitar Rp 600 juta, itu hanya cukup 400 meter. Lalu sisanya menggunakan BTT dengan ketetapan darurat bencana. Anggaran total Rp 2,2 miliar,” katanya.

Perbaikan jalur evakuasi juga dilakukan di kawasan Kalurahan Kepuharjo. Tepatnya jalur evakuasi sepanjang barak pengungsian Plosokerep hingga Watu Wadek. Total perbaikan menyasar kerusakan jalan di sepanjang 1,2 kilometer. Perbaikan oleh DPUKP Sleman ini menggunakan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar.

“Target pembangunan ya sesuai penetapan status tanggap darurat Merapi sampai 30 November. Tapi Desember akan menetapkan status tanggap darurat lagi. Sehingga bisa memperbaiki jalur evakuasi atau barak pengungsian yang lain,” ujarnya. (dwi/tif)

Sleman