RADAR JOGJA – Keberadaan “Pak Ogah” di hampir setiap persimpangan jalan raya masih sering menimbulkan pro kontra di masyarakat. Topik tersebut menjadi pembahasan serius dalam public hearing Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Pendapa Sri Rejeki, Jembangan, Tirtoadi, Mlati, Oktober lalu.

Ketua Pansus Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat DPRD Kabupaten Sleman Ismi Sutarti mengatakan, peran Pak Ogah sangat dirasakan manfaatnya oleh sebagian pengguna jalan. Terutama pengendara kendaraan bermotor. Atau pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

Kendati demikian, ada sebagian yang dituding meminta “uang” jasa, meski tidak mematok tarif tertentu. Hal itulah yang melatarbelakangi perlunya public hearing untuk mendengar masukan masyarakat dalam menyikapi keberadaan Pak Ogah.

Dalam kesempatan itu, salah seorang peserta public hearing Rafael Nono, warga Trihanggo, Gamping, meminta Pemerintah Kabupaten Sleman menertibkan pengamen jalanan di hampir tiap persimpangan jalan raya yang terdapat traffic light. “Mereka mengganggu lalu lintas,” ungkapnya.

Sebaliknya, Rafael sangat apresiatif dengan Pak Ogah. Menurutnya, peran Pak Ogah dalam membantu mengatur lalu lintas kendaraan di jalan raya cukup signifikan. Nah, agar eksistensi Pak Ogah lebih terjamin, Rafael usul agar Pemerintah Kabupaten Sleman memfasilitasi mereka dengan perlengkapan pengaturan lalu lintas. “Jika perlu para Pak Ogah itu didiklat khusus. Karena secara tidak langsung mereka membantu pekerjaan polisi,” katanya.

Raperda ini mengatur 14 objek penertiban. Di antaranya mengenai tertib jalan dan angkutan jalan. Setiap orang tanpa kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah. Ada pula larangan melakukan pungutan uang dan/ atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan.

Meski tidak ada aturan spesifik tentang Pak Ogah pada Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Ismi Sutarti menyambut positif usulan Rafael. Menurut Ismi, usulan Rafael untuk menjawab permasalahan jika raperda ini disahkan dan diberlakukan.

Lebih dari itu, politikus Partai NasDem tersebut justru meminta Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran untuk insentif Pak Ogah. Agar mereka lebih semangat membantu tugas polisi mengatur lalu lintas jalan raya. “Kalau sudah ada insentif tentu mereka tidak akan mengharapkan upah dari pengguna jalan,” ujarnya.

Selain insentif, lanjut Ismi, Pak Ogah juga perlu diseragami. Dengan begitu, para pengguna jalan tak akan segan jika sewaktu-waktu butuh bantuan untuk menyeberang atau sekadar tanya arah tujuan.

Jika raperda ini nantinya sudah disahkan, Ismi berharap Satpol PP Sleman mendapat payung hukum yang kuat dalam rangka penegakan aturan terkait.
Menurut Ismi, dengan 14 objek penertiban, tugas Satpol PP tidaklah ringan. Jika benar-benar akan ditegakkan, tentu dibutuhkan tambahan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.

Pertanyaannya, jika kebutuhan SDM dan anggaran sudah terpenuhi apakah penegakan terhadap 14 objek penertiban bisa maksimal? “Semoga Satpol PP Sleman gagah berani dalam penegakan perda tersebut,” harap Ismi.(*)

Sleman