RADAR JOGJA – Geliat usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi cermin berputarnya roda ekonomi kerakyatan suatu daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memberikan perlakuan khusus bagi para pelaku UMKM dalam pengembangan usaha.

HAL itu mengemuka pada kegiatan public hearing Wakil Ketua Pansus Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi DPRD Kabupaten Sleman H. Ardi belum lama ini. Acara yang diselenggarakan di Balai Padukuhan Ngringin, Condongcatur, Depok dihadiri sedikitnya 75 orang dengan protokol kesehatan.

Pada acara tersebut, sebagian besar audiens bertekad menjadikan UMKM sebagai tuan di negeri sendiri. Produk UMKM harus terus eksis dan berkembang. Agar mampu bersaing dengan komoditas pabrik maupun impor.

Mereka berharap, regulasi tersebut bisa lebih menguatkan UMKM. Bukan sebaliknya. Sehingga diperlukan perlakuan khusus bagi UMKM agar mampu bersaing dengan investor besar.

Ardi mengatakan, perlakuan khusus bagi pelaku UMKM banyak ragamnya. Mulai pemberian insentif, kemudahan perizinan dan informasi, hingga bantuan modal. “Tujuan raperda ini memang untuk meningkatkan investasi lokal,” ujarnya.

Insentif bisa berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak/retribusi daerah. Atau pengurangan pajak/retribusi daerah terutang.

Pajak daerah yang dimaksud dari pungutan pada hotel, restoran, reklame, hiburan, bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan retribusi dari pengujian kendaraan bermotor, pelayanan persampahan/kebersihan, izin mendirikan bangunan, serta tempat rekreasi dan olahraga.

Ardi mengatakan, raperda ini disusun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi masyarakat (investor) demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih pesat dan merata. Sekaligus sebagai pedoman bagi calon investor memperoleh penghargaan berupa pemberian insentif dan kemudahan investasi atas perannya dalam pembangunan daerah melalui kegiatan usaha.

Untuk mencapai tujuan, lanjut Ardi, pemerintah daerah perlu menyediakan data dan informasi peluang investasi, sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan, serta kemudahan akses pemasaran hasil produksi. “Pemerintah juga bisa membantu promosi hasil investasi itu serta memberikan kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” papar politikus Partai Amanat Nasional.

Bagi investor bermodal besar lebih dari Rp 500 juta, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya wajib bermitra dengan pelaku UMKM. Demi menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Usaha yang dijalankan pun harus menggunakan lebih banyak bahan baku lokal, berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Serta hasil produksinya harus berorientasi ekspor.

Sementara investasi kurang dari Rp 500 juta, pendampingan dan pengelolaannya diserahkan ke dinas perindustrian dan perdagangan setempat.(*)

Sleman