Pandemi Covid-19 melumpuhkan sebagian besar perusahaan dalam negeri. Merumahkan karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi jalan akhir perusahaan terdampak Covid-19 yang mengalami kesulitan finansial.

RADAR JOGJA – PHK kerap kali menyisakan persoalan perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Ini biasanya terjadi jika proses PHK dilakukan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan terkait hubungan industrial.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman Sutiasih mengimbau para pengusaha dan pekerja yang mengalami perselisihan hubungan industrial agar bersama-sama memecahkan masalah lewat musyawarah internal (perundingan bipartit). Terlebih jika perselisihan hubungan industrial tersebut terjadi akibat dampak Covid-19. Kedua belah pihak diminta memperhatikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. M3/HK.04/W2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

UPAH: Suasana sidang Dewan Pengupahan di kantor Disnaker Sleman.(DISNAKER SLEMAN )

“Utamakan komunikasi bipartit dulu,” tutur Sutiasih. Jika komunikasi bipartit mengalami kebuntuan, Disnaker Sleman siap melayani konsultasi dan
melaksanakan mediasi. Sesuai dengan prosedur UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Hingga Oktober lalu Disnaker Sleman menerima aduan 35 perkara hubungan industrial. Semuanya terkait PHK akibat dampak Covid-19. Dari jumlah
perkara masuk, 34 di antaranya telah berhasil diselesaikan. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, kata Sutiasih, dampak terkait ketenagakerjaan, di antaranya:
kesulitan finansial perusahaan, pekerja dirumahkan oleh perusahaan, PHK, kesepakatan bipartit tidak dibuat secara tertulis, keputusan PHK/dirumahkan secara sepihak oleh pengusaha, meningkatnya pengaduan dan pencatatan
perselisihan, serta bertambahnya pengangguran.

Terkait hal tersebut, Pemkab Sleman melalui Disnaker telah melakukan langkah-langkah menghadapi dampak pandemi Covid-19 dalam memberikan
perlindungan kepada tenaga kerja. Di antaranya telah mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. M3/HK.04/W2020, mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mengakomodasi kabupaten/kota dalam hal regulasi terkait permasalahan yang berkembang dalam hubungan industrial,
deteksi dini bersama tripartit, hingga menyelenggarakan kegiatan pelatihan membuat Alat Pelindung Diri (APD) dan masker, pelatihan berbasis kompetensi yang dilanjut uji sertifikasi, kegiatan padat karya, pemberian bantuan sosial tunai (BST) untuk korban PHK bekerja sama dengan Dinas Sosial, serta mengajukan usulan jaminan kesehatan nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN BPJS Kesehatan) bagi pekerja ter-PHK bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Disnaker Sleman juga telah merumuskan strategi dalam upaya menghadapi dampak pandemi Covid-19 bidang ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kedua, penempatan tenaga kerja. Ketiga, perluasan kesempatan kerja. Keempat, perlindungan tenaga kerja.
Kelima, program transmigrasi. (*)

Sleman