RADAR JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman telah melayangkan surat imbauan kepada beberapa organisasi perangkat daerah terkait penggunaan APBD untuk kepentingan masyarakat.

Inti surat tersebut juga berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD terkait. Agar dalam pelaksanaannya tidak melibatkan pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Sleman 2020. Serta tidak mencantumkan portofolio atau profil paslon bupati-wakil bupati dalam pelaksanaan program. Baik di spanduk latar belakang panggung, stiker, dan bahan lainnya.

Misalnya pada dinas sosial terkait penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH). Melalui surat bernomor: 454/K.YO-04/PM.01.02/11/2020 tertanggal 18 November 2020, Ketua Bawaslu Sleman M. Abdul Karim Mustofa membeberkan adanya aduan masyarakat terkait nama-nama tenaga pendamping sosial desa (TPSD) PKH merupakan relawan/simpatisan partai politik pendukung/pengusung paslon bupati-wakil bupati Sleman 2020.

Mengingat PKH merupakan program pemerintah yang dibiayai APBD, maka Bawaslu Sleman melayangkan surat imbauan tersebut. “Kami ingatkan bahwa setiap aparatur sipil negara harus tetap menjaga netralitas dan integritas dalam pelaksanaan Pilkada 2020 Sleman. Termasuk TPSD pelaksana PKH,” ujar Karim Senin (23/11).

Dalam menjalankan tugas, TPSD PKH dilarang mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu paslon pilkada.

Menanggapi surat Bawaslu, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Sleman Sigit Indarto mengklaim, tak satu pun dari 86 orang TPSD di tiap kalurahan yang merupakan relawan atau simpatisan partai politik tertentu.

Mereka adalah tenaga kontrak. Kontrak tersebut akan dilanjutkan jika kinerja mereka dinilai baik. Penilaian terhadap TPSD melalui monitoring dan evaluasi pengawas dan masukan dari perangkat desa terkait. “Kami minta mereka tidak main-main,” tegasnya. “Jika ternyata misalnya mereka berafiliasi politik di masa pilkada ini sehingga kerjanya tidak benar, ya tidak akan kami perpanjang kontraknya,” ancam Sigit.

Dikatakan, pembentukan TPSD bertujuan merampungkan permasalahan sosial di desa/kalurahan. Pengajuan TPSD sesuai kebutuhan percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah kabupaten/kota.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan SKB tersebut diharapkan kualitas pemutakhiran data semakin baik dan program penanganan kemiskinan semakin tepat sasaran. “Apalagi saat ini banyak bantuan sosial yang tumpuk undung,” ungkap Sigit.

Kepala Dinsos Eko Suhargono menguatkan pernyataan Sigit. Eko memastikan, TPSD PKH yang tidak netral tidak akan diperpanjang kontraknya. “Pengawasan terhadap TPSD PKH juga dilakukan oleh kepala kalurahan setempat,” ucapnya.

Di bagian lain, Komisioner Bawaslu Sleman Bidang Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Arjuna Al Ichsan Siregar menjelaskan, kepala dan pejabat daerah/ negara, termasuk kepala desa dan pejabat aparatur sipil negara dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan merugikan salah satu paslon pilkada. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Demikian pula bagi paslon peserta pilkada maupun tim sukses. Juga dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kepentingan kampanye. Hal itu merujuk UU Nomor 1 Tahun 2015, pasal 69 huruf h tentang larangan dalam kampanye. Ancamannya ada di Pasal 187 Ayat (3) dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda Rp 100.000 – Rp 1.000.000.(eno/yog)

Sleman