RADAR JOGJA – Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi belum bisa memastikan skema penyelenggaraan pilkada di wilayah lereng Merapi. Pihaknya masih mencari formula penyelenggaraan yang ideal dalam kondisi peningkatan aktivitas Gunung Merapi.

Diketahui bahwa ratusan warga kelompok rentan mengungsi ke barak pengungsian Glagaharjo Cangkringan. Mayoritas warga memiliki hak pilih. Skema khusus disiapkan untuk formula pemilu yang tepat.

“Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 seluruh tahapan hingga rekapitulasi dlam kondisi bencana ada beberapa perlakuan khusus,” jelas Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi ditemui di barak pengungsian Glagaharjo Cangkringan, Minggu (8/11).

Skema terburuk adalah penyelenggaraan pemilu susulan atau lanjutan. Kondisi ini dikhususkan kepada wilayah terdampak kondisi Gunung Merapi. Adapula alternatif pilihan untuk pemindahan tempat pemungutan suara (TPS).

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BPPTKG. Tercatat ada tiga dusun di Cangkringan yang masuk dalam kawasan rawan bencana III. Dari ketiga dusun hanya dusun Kalitengah Lor yang berpenghuni.

“Kalitengah Lor masih ada penghuninya. Kalau misal terselenggara tapi warga ditarik kesana (TPS Kalitengah Lor) pasti ada resiko tertentu,” katanya.

Walau begitu pihaknya tak ingin gegabah. Dalam pelaksanaan pemilu tetap melibatkan lintas instansi. Baik dalam bidang administrasi pemerintahan maupun kondisi Gunung Merapi.

Trapsi menjamin keselamatan warga adalah prioritas utama. Sehingga KPU memfokuskan mitigasi penyelenggaraan pemilu di tengah bencana alam. Masih ditambah penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Upaya mitigasi perlu dilakukan sebagai antisipasi. Lalu perkara keselematan pemilih jadi prioritas. Apabila TPS dipindah tentu juga tidak mudah. Sehingga tetap koordinasi dengan pemangku kepentingan,” ujarnya. (dwi/tif)

Sleman