Pandemi Covid-19 menghantam perekonomian dunia. Sektor pariwisata dan perbankan yang menjadi penopang sumber pendapatan asli daerah (PAD) Sleman turut terdampak. Komisi B DPRD Kabupaten Sleman mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan yang fokus pemulihan ekonomi. Supaya pembangunan wilayah dan sumber daya manusia Sleman bisa kembali normal.

RADAR JOGJA – MACETNYA aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 otomatis menyebabkan para pelaku usaha melakukan efisiensi demi menekan kerugian. Kondisi ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Nu r h i d a y a t mengungkapkan, perusahaan perdagangan menjadi yang terbanyak melakukan pengurangan pegawai. Imbasnya, pengangguran meningkat.

Pemerintah pusat memang telah menggulirkan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Baik berupa bantuan langsung tunai bagi korban PHK maupun untuk para pelaku usaha yang mengalami keterpurukan. Bahkan bangkrut.

Nah, guna mengantisipasi semakin meningkatkan angka pengangguran, Nurhidayat mendorong pemerintah terus berbenah dan bergerak cepat. Mengantisipasi dampak lanjutan pandemi Covid19. ”Roda ekonomi tetap harus berjalan tanpa melupakan upaya pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Kebijakan pemerintah terkait pemulihan ekonomi di masa kebiasaan baru harus diarahkan pada sektor-sektor informal. Agar produktivitas masyarakat meningkat. Dengan begitu, para pekerja korban PHK tetap bisa produktif. Sehingga tak selalu menggantungkan diri pada bantuan sosial dari pemerintah. ”Jika pemerintah (daerah, Red) mampu menangkap peluang sektor informal tentu akan terbuka lapangan pekerjaan baru,” kata politikus Partai Amanat Nasional asal Kalasan.

NURHIDAYAT, Ketua Komisi B DPRD Sleman.(SEKRETARIAT DPRD SLEMAN)

Dayat, sapaan akrabnya, menegaskan, upaya dan inovasi pemerintah dalam membangkitkan perekonomian saat ini mutlak diperlukan.

Di sisi lain, Dayat mengimbau para pengusaha sektor formal menjadikan pandemi Covid-19 sebagai tantangan sekaligus peluang. Untuk mengalihkan konsep dari padat karya menjadi padat modal. Serta mengoptimalkan teknologi modern sebagai kekuatan baru. Serta memaksimalkan pegawai yang memiliki kemampuan teknologi pendukung usaha, etos kerja tinggi, dan sanggup mengerjakan beberapa tugas sekaligus. ”Pekerja yang serba bisa,” ucapnya.

Usaha jasa perhotelan, misalnya. Selain memiliki kemampuan sebagai guide bagi para tamu, para pegawai harus bisa mengelola manajerial. Bahkan bisa melayani tamu di restoran. Selain itu, pegawai tersebut harus bisa menjadi agen kehidupan dengan kebiasaan baru. Untuk memastikan setiap tamu menerapkan prinsip 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada di destinasi wisata.

Dalam menciptakan tenaga kerja multitasking, lanjut Dayat, pemerintah daerah perlu menyediakan saran pelatihan kerja/workshop. Di situlah peran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengusaha dan tenaga kerja.

Dengan pelatihan tersebut, Dayat juga berharap ke depan akan muncul banyak wirausahawan baru. Pemerintah harus bisa mengarahkan para peserta pelatihan. Agar setelah lulus memiliki kemampuan entrepreneurship. Maka akan terciptalah lapangan kerja baru. ”Misalnya jualan barang atau jasa secara online. Ini kian masif. Sehingga para pelaku usahanya perlu meningkatkan skill dan literasi digital yang lebih baik dari sebelumnya,” tutur Dayat.

PENGAWASAN: Anggota Komisi B DPRD Sleman di lahan bakal Pasar Hewan Godean.(SEKRETARIAT DPRD SLEMAN)

Hal-hal seperti itulah yang diharapkan Dayat bisa ditangkap oleh pemerintah daerah sebagai peluang untuk membuat kebijakan baru. Yang berkaitan dengan masa kebiasan baru dampak pandemi Covid-19.

Sementara pada sektor perbankan, Dayat mendorong bank-bank pemerintah maupun swasta melakukan terobosan. Dengan model jemput bola ke para pedagang terdampak Covid-19 yang membutuhkan bantuan keuangan. Agar roda perekonomian pedagang pasar tradisional bisa terus berputar. (*/yog/rg)

Sleman