RADAR JOGJA – Masih banyak warga Sleman kesulitan mengakses bantuan hukum saat terlibat perkara pidana maupun perdata. Khususnya warga dari kalangan ekonomi kurang mampu. Inilah yang melatarbelakangi usulan Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sleman.

Ketua Pansus Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, DPRD Kabupaten Sleman B. Ari Murti menegaskan, siapa pun tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, wajib bagi pemerintah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukannya.

Warga miskin kerap kesulitan mengakses bantuan hukum karena terkendala finansial. Nah, keberadaan raperda ini mengatur pemberian bantuan hukum bagi warga miskin dan rentan miskin.

Bantuan hukum diberikan dalam bentuk dana. Sehingga warga miskin bisa mendapatkan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis). Dari lembaga bantuan hukum terakreditasi. “Raperda ini menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan,” jelasnya saat public hearing di Kapanewon Pakem beberapa waktu lalu.

Saat itu salah seorang warga bertanya tentang penanganan hukum pembagian warisan. Apakah hal itu juga bisa mendapatkan bantuan hukum.

Ari Murti mengatakan, hukum waris termasuk perkara perdata. Sehingga masuk klausul dalam raperda bantuan hukum.

Menurutnya, warga miskin yang mengalami kasus sengketa waris bisa mendapat bantuan hukum dengan dana pemerintah daerah. Dengan catatan bantuan hukum tersebut tidak dobel akses dengan hal serupa yang didanai APBN melalui Kanwil Hukum dan HAM maupun APBD Provinsi DIJ. “Jadi dana bantuan hukum ini hanya boleh dari satu sumber,” jelas Ari Murti.

Adapun penetapan besaran dana bantuan hukum dan penyalurannya melalui mekanisme jaring pengaman sosial. Sehingga akses bagi penerima dan pemberi bantuan hukum akan lebih mudah. “Selain perkara pidana dan perdata, warga miskin juga bisa mendapat bantuan hukum di PTUN (pengadilan tata usaha negara). Baik litigasi maupun non litigasi,” tuturnya.

Bagi pemberi bantuan hukum, lanjut Ari Murti, wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan dana bantuan hukum dalam bentuk laporan tertulis kepada bupati.(*)

Sleman