RADAR JOGJA – Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi menjamin hak pilih pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Setiap pasien tetap bisa menyalurkan hak pilihnya walau dalam masa rawat inap isolasi. Pihaknya telah menyiapkan sistem khusus untuk mengakomodasi hak pilih setiap pasien. 

Salah satunya menyiapkan satu seragam hazmat di setiap TPS untuk digunakan oleh petugas KPPS setempat. Pelaksanaan pemungutan suara berlaku jemput bola.

“Entah positif ataupun masa isolasi (Covid-19) tetap kami fasilitasi.  Petugas berhazmat mendatangi pasien di tempat perawatan seperti di asrama haji atau isolasi mandiri di rumah. Hazmat disediakan sejumlah 2.125 TPS,” jelasnya, ditemui di Kantor KPU Sleman, Rabu (21/10).

Setiap TPS juga telah disiapkan dengan penataan khusus sesuai protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara ketat. Mulai dari wajib menggunakan masker hingga penerapan jaga jarak.

Setiap TPS juga akan disediakan bilik khusus. Fungsinya untuk mengisolasi pemilih dengan suhu badan 37,3 derajad Celcius. Kesiapan ini turut melibatkan tim medis dengan koordinasi Dinas Kesehatan Sleman.

“Nanti setiap TPS maksimal hanya 12 orang dan bergantian. Sebelum dan sesudah coblos harus cuci tangan lalu pakai masker. Nanti di TPS disediakan sarung tangan sekali pakai untuk setiap pemilih,” katanya.

Format pencelupan tinta juga ditiadakan. KPU Sleman tengah menggodok langkah yang tepat. Mulai dari pengolesan hingga diteteskan tinta. Langkah ini untuk menghindari pencelupan jari secara bergantian.

“TPS juga kami semprot disinfektan secara berkala. Nanti tetap ada bimtek bagi PPK dan KPPS yang bertugas,” ujarnya.

Tahapan Pilkada Sleman 2020 masih dalam tahapan kampanye. Proses selanjutnya adalah debat publik. Berlangsung dalam tiga sesi dam ditayangkan di stasiun televisi nasional. Diawali dari 30 Oktober, 5 November dan 12 November. 

Trapsi menegaskan tahapan ini wajib bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Terlebih sesi ini untuk mengenalkan visi, misi dan program dari setiap pasangan calon. Tentunya untuk bisa diketahui oleh masyarakat. 

“Kalau tidak mengikuti harus cantumkan surat keterangan sakit dari pihak terkait. Untuk debat publik nanti disiarkan di TVRI,” katanya. (dwi/tif)

Sleman