RADAR JOGJA – Sembilan tuntutan disuarakan dalam aksi Jogja Memanggil di Bundaran UGM, Selasa (20/10). Bertajuk #mositidakpercaya, aksi ini menyuarakan dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja, pembubaran DPR dan pemerintahan hingga membangun Dewan Rakyat. Dalam hal ini maksudnya rakyat menjadi pemegang keputusan tertinggi dalam sebuah negara.

Beberapa tuntutan di antaranya penghapusan penguasaan lahan oleh segelintir orang. Mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Pertanggungjawaban atas turunnya ekonomi nasional.

“Kami juga menyoroti PHK massal yang terus mengalami kenaikan. Bidang pendidikan yang jauh tertinggal dibanding negara lainnya. Isu gender hingga sistem ketahanan pangan,” jelas Humas Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), Revo, Selasa (20/10).

Dalam aksi ini ARB turut menawarkan beberapa konsep pemikiran. Di antaranya partisipasi langsung mencapai konsensus. Otonomi individu atas pemenuhan kebutuhan hidup. Peniadaan struktur hirarki dalam upaya emansipasi rakyat.

Ada pula interelasi pola hubungan antarindividu. Sehingga dapat memutuskan dan merumuskan pemenuhan kebutuhan hidup secara kolektif. Hingga kebijakan inklusi untuk memastikan kebutuhan individu tidak terhambat.

ARB turut menawarkan program transmisi menuju Dewan Rakyat. Mulai dari hapus utang luar negeri, redistribusi kekayaan. Adapula reformasi agrasia, nasionalisasi aset asing.

“Untuk selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” kayanya.
Aksi kali ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Tergabung dalam ARB diantaranya para buruh hingga mahasiswa. Orasi terpusat di Bundaran UGM Jogjakarta. (dwi/tif)

Sleman