RADAR JOGJA – Ketua Sekretariat Satgas Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mendorong agar perusahaan tegas dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Pernyataan ini guna menanggapi munculnya klaster di perusahaan swasta telekomunikasi di Sleman. Tercatat muncul 115 kasus dalam klaster tersebut.

Perkantoran, lanjutnya, memiliki peran penting dalam mencegah sebaran Covid-19. Prokes dapat berlaku tegas apabila pengawasan berlangsung ketat. Tak hanya dalam pelayanan publik tapi juga internal perusahaan.

“Dalam kantor sebenarnya lebih mudah dibatasi. Prokes lebih mudah berjalan di kantor daripada di rumah. Apalagi di setiap perkantoran juga sudah kami minta membuat gugus tugas Covid-19,” jelasnya, Senin (19/10).

Kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Terutama bagi perusahaan di bidang pelayanan publik. Langkah ini guna mengurangi interaksi antar individu. Sehingga bisa meminimalisir sebaran Covid-19.

Dia menduga munculnya klaster perkantoran akibat lemahnya prokes Covid-19. Salah satunya adalah jarak antarkaryawan yang masih dekat. Hipotesa ini dikuatkan dengan data pasien yang selurihnga tercatat sebagai karyawan perusahaan telekomunikasi tersebut.

“Berarti itu tidak jaga jarak, tapi siapa yang mulai belum tahu. Kontak center itu kan tidak ketemu klien. Apakah dari karyawannya sendiri atau keluarga atau dari tempat lain. Ini yang belum tahu,” katanya.

Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman Susmiarto menegaskan ada sanksi kepada perusahaan telekomunikasi di Sleman. Kebijakan ini bisa terjadi apabila seluruh unsur perusahaan tak disiplin menjalankan prokes Covid-19.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak manajemen perusahaan telekomunikasi. Berupa evaluasi penerapan prokes dalam lingkungan kerja. Salah satunya adalah jarak ruang kerja antar karyawan.

“Rekomendasi kami jarak minimal 1,5 meter antar karyawan di ruang kerjanya. Lalu juga merekomendasikan sebagian karyawan untuk bekerja dari rumah. Termasuk sterilisasi dengan disinfektan,” ujarnya.

Evaluasi, lanjutnya, menjadi komitmen pihak manajemen perusahaan telekomunikasi. Terlebih kasus dalam klaster ini masih terus bertambah. Perusahaan harus siap menerima konsekuensi atas masih adanya pelanggaran prokes.

Acuan yang digunakan atas turunnya sanksi adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 37.1 Tahun 2020. Sanksi yang berlaku mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif Rp100 ribu dan penutupan atau penghentian sementara operasional usaha.

“Sudah sempat kami datangi Sabtu lalu (10/10). Ada beberapa protokol yang belum dilaksanakan. Seperti pengukuran suhu tidak dari gerbang parkir hingga belum ada ruang isolasi khusus,” tegasnya.

Catatan lain lemahnya prokes Covid-19 adalah sirkulasi udara. Tingkat penularan tinggi karena kantor menggunakan pendingin ruangan terpusat. Dampaknya sirkulasi udara di gedung tersebut tidak sehat.

“Hal-hal seperti ini kelihatannya sepele tapi sangat penting untuk menjaga prokes Covid-19. Saat sirkulasi udara tak bagus maka potensi sebaran Covid-19 cukup tinggi,” katanya. (dwi/tif)

Sleman