RADAR JOGJA – Aliansi Mahasiswa UGM yang tergabung dalam Jogjakarta Memanggil menuntut pencabutan Undang – Undang (UU) Cipta Kerja dengan penerbitan Perpu oleh Presiden Joko Widodo. Fungsinya untuk membatalkan regulasi yang disahkan oleh DPR RI, Senin (5/10).

Perwakilan Jogjakarta Memanggil, Sulthan Faras menilai pengesahan UU Cipta Kerja cacat prosedural. Pertama, tak melibatkan masyarakat dalam pembahasan. Secara yuridis juga bertentangan dengan asas aturan diatasnya. 

“Bukan per pasal tapi lebih kepada prosedural. Ada gelombang penolakan tapi tetap disahkan,” jelasnya ditemui di Bundaran UGM, Kamis (8/10).

Sulthan menegaskan pengesahan UU Cipta Kerja hanya mengkoordinasi kepentingan segelintir orang. Terutama anggota dewan yang memiliki kepentingan. Bukti bahwa kepentingan telah dikooptasi oleh kepentingan oligarki.

Menurutnya kebijakan ini sangatlah tidak tepat. Terbitnya UU Cipta Kerja justru menguntungkan sepihak. Terutama bagi para investor dan perusahaan besar.

“DPR sudah dipenuhi benalu oligarki. Ini tidak bisa dicabut tapi tebang habis. Apabila aksi ini belum membuahkan hasil maka berlanjut saat evaluasi 1 tahun Jokowi Ma’aruf di 20 Oktober,” katanya.

Dalam kesempatan ini dia menegaskan kelompoknya tak menuntut Presiden Jokowi mundur. Fokus utama adalah turunnya Perpu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Selanjutnya mampu memperjuangkan kepentingan petani, pekerja buruh dan pendidikan.

“Kami tidak menuntut turun tapi lebih ke menerbitkan perpu. Memperjuangan layaknya soal lingkungan, tenaga kerja dan pendidikan,” ujarnya. (dwi/tif)

Sleman