RADAR JOGJA – Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana menegaskan bahwa pihaknya masih melarang pembelajaran tatap muka. Khususnya untuk jenjang pendidikan TK hingga SMP. Pertimbangan utama adalah masih tingginya angka persebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sleman.

Kebijakan ini juga berlaku bagi setiap tenaga pengajar. Berupa larangan untuk belajar tatap muka secara kelompok. Sifatnya sama dengan belajar tatap muka di sekolah. Masih adanya risiko penularan di lingkungan pembelajaran.

“Untuk saat ini lingkup pendidikan yang masih pada tanggungjawab kami, tidak boleh tatap muka. Masih secara daring untuk antisipasi penularan Covid-19,” tegasnya, ditemui di Kantor Setda Pemkab Sleman, Selasa (6/10).

Sistem pembelajaran, lanjutnya, menyajikan tiga pilihan selama pandemi Covid-19. Pertama adalah pembelajaran dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring) atau tatap muka dan kombinasi antara keduanya. Sistem ini menyesuaikan kondisi persebaran kasus di setiap wilayah. Walau begitu, dia menegaskan Kabupaten Sleman tetap bertahan dengan daring.

“Kalaupun ada tatap muka itu hanya mengumpulkan atau mengambil tugas. Bukan belajar secara tatap muka,” katanya.

Ery turut mengomentari sistem pembelajaran pondok pesantren (ponpes) yang menurutnya berisiko. Tak hanya tatap muka, para santri juga harus tinggal di dalam asrama. 

Metode ini membuat kontak erat semakin intens. Tak hanya dalam ruang kelas tapi juga kamar asrama. Diketahui bahwa setiap santri harus menginap dalam kamar asrama selama pendidikan.

“Kami imbau kepada teman ponpes agar jangan membuka dulu termasuk tatap muka. Tapi kaitan ponpes itu pembinaan Kemenag. Sehingga kami lebih pada imbauan protokol kesehatan wajib ketat,” tegasnya.

Terkait perijinan operasional ponpes di Sleman tergolong ketat. Terbukti tidak semua pengajuan operasional ponpes diberikan. Dari total 145 ponpes ada 60 yang telah mengajukan ijin operasional. Sementara yang telah mendapatkan lampu hijau baru 25 ponpes.

Pemberian izin dibarengi Satgas Covid-19 Sleman yang tetap melakukan pemantauan lapangan. Tujuan utama memastikan protokol Covid-19 berlaku ketat dan disiplin.

“Ada surat bebas Covid-19. Berlaku apabila santri berasal dari daerah merah episentrum Covid-19. Setibanya di ponpes juga melakukan karantina selama 14 hari. Hingga akhirnya dinyatakan benar-benar sehat dari Covid-19,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo.

Tak hanya itu, pemberian izin juga berkaca pada keberadaan tim kesehatan. Tepatnya satgas kesehatan Covid-19 di setiap ponpes. Perannya adalah memastikan protokol kesehatan berjalan disiplin. 

Satgas, lanjutnya, juga bertugas memeriksa kesehatan secara berkala. Apabila terdapat temuan kasus langsung berlaku protokol ketat. Diawali dengan koordinasi dengan Puskemas setempat.

“Satgas itu sudah ada dan perannya sangat penting. Seperti kejadian di ponpes di Kecamatan Ngaglik itu juga sudah ada satgasnya. Sehingga penanganan kasus lebih optimal,” ujarnya.(dwi/tif)

Sleman