RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten Sleman menambah kapasitas penerima jaminan sosial penyandang disabilitas berat. Dari yang awalnya 110 penerima menjadi 225 penerima. Hanya saja untuk 115 penerima baru masuk dalam APBD perubahan.

Bupati Sleman Sri Purnomo menuturkan, seluruhnya terdata sebagai penerima jaminan sosial selama satu tahun. Setiap bulannya penerima bantuan menerima jaminan sosial sebesar Rp 300 ribu.

“Awalnya memang 110 penerima dan disalurkan dalam dua gelombang. Bantuan pertama disampaikan hari ini atau 8 bulan. Lalu kedua Desember besok, itu sudah ditambah dengan 115 penerima baru,” jelasnya ditemui di Rumah Dinas Bupati Sleman, Selasa (29/9).

Masuknya 115 penerima baru sendiri berdasarkan anggaran perubahan. Hanya saja penerima jaminan sosial ini tak bisa diikutkan dalam gelombang kedua.

Besaran bantuan yang diterima adalah sisa akhir tahun atau empat bulan. Nominal yang diberikan juga tetap sama untuk bantuan perbulannya, Rp 300 ribu. Seluruh bantuan diberikan dalam bentuk tabungan di BPR Sleman.

“Kenapa tabungan, agar bantuan ini tidak langsung habis. Bisa mengambil seperlunya sesuai kebutuhan saja,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Eko Suhargono mengatakan setiap penerima mendapatkan Rp 2,4 juta. Nominal ini merupakan besaran bantuan tahapan pertama. Sementara tahapan kedua menerima sisa empat bulan di Desember.

Mantan Camat Prambanan ini memastikan tak ada masalah terkait penambahan jumlah penerima. Ini karena alokasi dalam APBD Perubahan masih mencukupi. Sehingga total 225 penerima bantuan akan teralokasikan di akhir tahun, Desember.

“Pada perubahan anggaran 2020, kami berikan selama September hingga Desember. Total anggaran yang disiapkan untuk jaminan sosial Rp. 534 juta,” ujarnya. 

Salah seorang penerima bantuan Endri Wigati, 58, mengaku bersyukur dengan adanya bantuan ini. Sebelumnya, warga Kalasan ini harus berjibaku dalam merawat putrinya, Yeni Dwi Utami. Perempuan berusia 32 tahun inu mengalami lumpuh parsial sejak bayi. 

Setiap bulannya Endri harus menghabiskan biaya kurang lebih Rp 1 juta untuk perawatan. Kebutuhan utama untuk membeli popok dan beragam kebutuhan pokok sang anak. Wajar saja, karena sang anak tak bisa beraktifitas karena tubuhnya lumpuh.

Kebutuhan ini belum termasuk pembelian obat dan suplemen gizi. Dia berharap anaknya tetap menerima bantuan kedepannya. Baginya jaminan sosial sangat membantu dalam menutup biaya perawatan sang buah hati.

“Pengeluaran cukup banyak, untuk makan yang bergizi, obat juga diaper. Kurang lebih Rp1juta pengeluaran per bulan. Adanya bantuan ini lumayan, cukup membantu,” katanya.

Endri mengaku baru kali ini mendapat kucuran bantuan sosial. Dia berharap agar kedepannya, anaknya tetap masuk dalam daftar penerima jaminan sosial. Sehingga biaya kebutuhan khusus bisa tertopang dengan adanya jaminan sosial.

“Anak saya itu sudah tidak bisa beraktivitas normal. Hanya tangan kiri saja yang bisa digerakkan, lainnya lumpuh. Pastinya sangat bersyukur kalau tahun depan bisa menerima lagi,” harapnya. (dwi/tif)

Sleman