RADAR JOGJA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman mendorong pemerintah kalurahan untuk tetap menggunakan dana desa untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Terlebih, untuk memaksimalkan penyerapan dana desa setelah anggaran Triwulan III cair.

Kepala Dinas PMK Sleman Budiharjo menjelaskan, Kalurahan yang ada di Sleman sudah memanfaatkan dana desa untuk penanganan Covid-19. Hanya saja, serapan dana desa masih di bawah 60 persen jika pada Triwulan II. Meskipun demikian, pada Triwulan II secara keseluruhan kalurahan di Kabupaten Sleman sudah mengirimkan pelaporan penggunaan Dana Desa.

Dari laporan yang ada, banyak kalurahan yang menggunakan Dana Desa tersebut untuk pembagunan fasilitas, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, termasuk penanggulangan keadaan darurat seperti Covid-19. “Untuk Triwulan kedua, 86 desa sudah menyampaikan laporan realisasi Dana Desa,” jelas Budi Minggu (27/9).

Menurut Budi, Kalurahan diperbolehkan untuk menggunakan dana desa untuk penanganan Covid-19. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penggunaan dana desa disesuaikan pula dengan Surat Edaran (SE) Bupati Sleman nomor 140/00869 pada 27 Maret lalu. Bukan hanya mengatur soal penggunaan dana desa khusus, SE tersebut mengatur perihal Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam APBDesa.

Dalam surat menyebutkan, penggunaan APBDesa untuk penanggulangan bencana Covid-19, diambil dari belanja tak terduga di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa pada sub bidang penanggulangan bencana. Apabila belanja tak terduga pada sub bidang penanggulangan bencana tidak

mencukupi, maka dapat melakukan pergeseran anggaran pada sub bidang keadaan darurat dan keadaan mendesak desa, menjadi sub bidang penanggulangan bencana. Langkah ini diambil, dengan melakukan perubahan penjabaran APBDesa melalui peraturan kepala desa.

Pergeseran lain yang bisa dilakukan, yaitu pada anggaran bidang dan sub bidang lain. Digeser menjadi sub bidang

penanggulangan bencana bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa. “Dengan melakukan perubahan APBDesa melalui peraturan desa atau mekanisme lainnya. Mekanisme lebih detail dijabarkan dalam SE tersebut,” tambahnya.

Poin lain yang diatur, bidang dan sub bidang yang dapat dilakukan pergeseran anggaran. Antara lain kegiatan yang bersumber dari pendapatan asli desa (PADes) dan pendapatan lain-lain, alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD). “Serta dapat menggunakan silpa yang belum teralokasikan dalam kegiatan,” kata Budi.

Sedangkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19, nantinya akan diawasi oleh Inspektorat. “Ada monitoring dari Inspektorat maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu didampingi oleh Tim Ahli dan Pendamping Desa,” ungkapnya.

Budi mengaku, pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 dirasa cukup efektif. Hal ini karena kalurahan bisa menggunakan dana desa untuk penyediaan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, penyediaan sarana dan prasarana. Serta untuk penyediaan vitamin, hingga penyediaan alat pelindung diri.(eno/bah)

Sleman