RADAR JOGJA – Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi meminta para kontestan Pilkada Sleman 2020 mematuhi PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Berupa pelarangan kerumunan masyarakat dalam kegiatan kampanye. Kebijakan ini merupakan turunan dari protokol Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam regulasi terbaru ini ada beberapa revisi aturan. Pertama, dilarangnya rapat umum, kegiatan olahraga, perlombaan dan kegiatan kebudayaan.

“Pengumpulan banyak massa itu dilarang. Rapat umum dilarang sesuai PKPU. Debat kandidat dilakukan 3 kali sesuai protokol. Hanya orang tertentu yang akan hadir didalam debat publik tersebut,” jelas Trapsi, ditemui di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman, Kamis (24/9).

Penyelenggaraan Pilkada sendiri menurutnya sebagai wujud jawaban atas keresahan warga. Bahwa kontestasi politik tetap bisa berlangsung di tengah pandemi dengan catatan penerapan protokol Covid-19 secara ketat dan disiplin.

“Semua punya komitmen yang sama menegakan protokol kesehatan dalam menjawab keraguan masyarakat terkait kegamangan penyelenggaran pilkada 2020. Para pasangan calon punya komitmen dan mereka akan menjadi teladan,” katanya.

Kapolres Sleman AKBP Anton Firmanto menyatakan siap berperan serta dalam pengamanan Pilkada Sleman. Jajarannya berpegang pada instruksi Kapolri. Salah satu poinnya adalah kebijakan kampanye di tengah pandemi Covid-19.

Pihaknya akan menerjunkan 1.400 personel selama penyelenggaraan Pilkada Sleman. Proses pengamanan telah berlangsung sejak 23 September. Beruapa pengamanan penetapan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman 2020.

“Untuk pengamanan, polres menyiapkan 1.400 perseonel dan dibagi sesuai tahapan. Sejak 23 lalu 24 (September), dua kegiatan bisa dijadikan barometer untuk kegiatan selanjutnya,” ujarnya.

Dia meminta agar seluruh pasangan calon, partai dan tim sukses berkomitmen tinggi. Salah satunya adalah tidak ada pengerahan massa dalam kegiatan apapun. Kaitannya adalah menjaga protokol Covid-19.

Pihaknya siap melakukan pengawasan secara ekstra. Terlebih kampanye Pilkada Sleman dimulai 26 September. Apabila terjadi pelanggaran, pihaknya tak segan untuk melakukan tindakan.

Mekanisme sanksi yang diberikan adalah sesuai temuan pelanggaran. Apabila pelanggaran lalulintas maka diterapkan Undang Undang Lalulintas. Begitupula tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana dalam KUHP.

“Ada pasal yang mengatur kegiatan tersebut. Kami juga punya Satgas Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) yang menangani tindak pidana bersamaan dengan pilkada,” tegasnya.

Dandim 0734/Sleman Letkol (inf) Arief Wicaksono siap menurunkan personelnya. Tentunya untuk membantu pengamanan oleh pihak kepolisian. Dia berharap agar pesta kontestasi politik di Sleman berjalan dengan aman dan kondusif.

“Kami backup all out, harapan kami semua semua bisa menaati aturan, tak ada perpecahan kerusuhan. Berharap saling mendoakan agar tetap tercipta kabupaten Sleman yang aman dan damai,” pesannya. (dwi/tif)

Sleman