RADAR JOGJA -Sebagai sarana perbaikan data kesejahteraan sosial penerima bantuan sosial, diterbitkan SKB 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Saat ini data penerima bantuan sosial (bansos) berasal dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Merekalah yang lebih mengetahui kondisi di lapangan siapa saja yang seharusnya mendapatkan bansos, oleh karena itu terbitlah SKB 3 Menteri tentang dukungan Percepatan Pemutakhiran Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini,” jelas Tenaga Teknis Menteri Sosial RI Bidang Penanganan Fakir Miskin kepada peserta Diklat Family Development Session Pendamping PKH Gelombang ke-VI di BBPPKS Jogjakarta, Rabu (9/9).

Menurutnya, bila ada masalah tentang data penerima bansos akan dikembalikan ke pemerintah kota atau kabupaten.

“Pendamping PKH harus paham soal ini, mengenai Surat Keputusan Bersama, SKB Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. Nantinya DTKS akan terintegrasi dengan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Angga.

Angga menegaskan, sebagai salah satu perpanjangan tangan Kementerian Sosial, pendamping PKH diharapkan dapat ikut serta berperan dalam semua program-program kementerian sosial, utamanya program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu juga menjadi rujukan bagi masyarakat mengenai program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial. 

“Seperti pesan Menteri Sosial, kami mengapresiasi dan berterimakasih kepada para pendamping PKH, atas kinerja dan pengabdiannya. Tolong jaga integritas agar program ini benar-benar berguna bagi keluarga penerima manfaat,” tambahnya.

Dia mengingatkan bahwa para pendamping PKH bekerja tidak hanya sebagai kewajiban menjalankan pekerjaan semata, tapi juga wujud sebuah pengabdian kepada negara dan bangsa demi pengentasan program kemiskinan.

Diklat Pendamping PKH Gelombang VI di Balai Besar pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jogjakarta ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para pendamping PKH. Diklat dilaksanakan dari tanggal 7 sd 17 September 2020 secara daring (dalam jaringan) dengan fasilitator Widyaiswara BBPPKS Jogjakarta. (*/ita/tif)

Sleman