RADAR JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan ratusan data pemilih bermasalah saat proses pencocokan dan penelitian (coklit). Namun, Komisi Pemilihan Umum Sleman (KPU) Sleman ogah menindaklanjuti rekomendasi data tersebut, karena dianggap tidak lengkap.

Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi mengaku, pihaknya tidak menerima surat resmi berisikan rekomendasi Bawaslu Sleman, dari hasil coklit data pemilih bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) Pilkada 2020 Sleman. Surat resmi baru diterimanya setelah tiga hari usai ratusan data dipermasalahkan muncul ke media sosial.

Usai menerima data yang dilampirkan Bawaslu, Trapsi menyebut data tidak lengkap. Seperti tidak adanya nama dan nomor induk kependudukan (NIK). “Itulah alasan tidak bisa kami tindaklanjuti, karena datanya tidak lengkap,” jelas Trapsi Rabu (2/9).

Trapsi menambahkan, pihaknya juga telah menyampaikan surat kepada Bawaslu. Berkaitan dengan tidak bisa ditindaklanjutinya data yang sudah direkomendasikan Bawaslu. Trapsi mengaku, rekomendasi dari Bawaslu akan tetap ditindaklanjuti selama data yang disajikan lengkap.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sleman, Kareem Mustofa menuturkan, pihaknya telah memerintahkan jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Desa untuk turun lapangan sebelum rekapitulasi PPS. Hal ini dilakukan untuk memastikan keotentikan data agar bisa diberikan saran perbaikan saat pleno.

Jika nantinya Panwascam dan PPS belum bisa memberikan data otentik, tambah Kareem, maka eksekusi sepenuhnya adalah kewenangan KPU dan jajarannya. “Bagi kami, kami menyampaikan informasi yang mungkin berguna bagi KPU dalam rangka menyusun data valid, terkait daftar pemilih di pilkada 2020,” tutur Kareem.

Validasi di lapangan untuk mendapatkan data lengkap dan valid, akan dilakukan Bawaslu Sleman beserta jajarannya selama tahapan pemutakhiran data pemilih hingga ditetapkannya DPT. Hal ini karena penyusunan data pemilih merupakan tahapan sangat penting.

Bawaslu juga akan mengawal data saat rekap di kecamatan dan kabupaten. Untuk memastikan data otentik yang mereka kirimkan, ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya. “Rekapitulasi kabupaten pada 13 September mendatang,” kata Kareem. (eno/bah)

Sleman