RADAR JOGJA – Sebanyak delapan sekolah terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Seluruhnya tersebar di lima kecamatan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Jogja-Solo, Totok Wijayanto menyebut ada delapan sekolah di Kabupaten Sleman yang terdampak pembangunan tol Jogja-Solo. Yakni tersebar di lima kecamatan mulai dari Tamanmartani sejumlah satu bidang, satu bidang di Condongcatur, tiga bidang di Caturtunggal, dua bidang di Sinduadi dan satu bidang di Tlogoadi.

Dijelaskan, sebelum adanya pembongkaran, sekolah baru akan dibangun terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku untuk seluruh fasilitas umum dan sosial lainnya yang ikut terdampak. “Kami bangunkan terlebih dahulu supaya anak-anak bisa sekolah,” jelas Totok.

Jika nantinya pembangunan gedung sekolah belum memungkinkan, tambah Totok, opsi lain juga telah disiapkan. Salah satunya adalah dengan menyewa gedung sehingga masih bisa difungsikan semenntara untuk proses belajar-mengajar. Hal ini dilakukan karena kebutuhan mendesak sambil menunggu pembangunan dilakukan.

Sementara itu Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman belum mengetahui secara pasti berapa jumlah sekolah yang terdampak proyek tol di Jogjakarta.
Plt Kepala Disdik Arif Haryono menjelaskan, pihaknya belum mengetahui keseluruhan tentang sekolah di Sleman yang terdampak pembangunan tol. Saat ini, pihaknya masih menunggu kebijakan dari Satker Tol Jogja-Solo untuk sekolah yang terdampak. “Baru tahu yang tol Jogja-Bawen akan ada dua sekolah terdampak,” jelas Arif Minggu ( 23/08).

Arif juga masih menunggu kebijakan terkait sekolah terdampak untuk direlokasi. Mulai dari pengadaan tanah yang akan disediakan kembali, hingga pembangunan gedung. Arif mengaku masih belum mengetahui siapa yang akan melakukan pembangunan sekolah. “Apakah dari pihak Satker atau Pemkab Sleman,” tambahnya.

Yang pasti, tambah Arif, pihaknya akan bersama dengan pemkab untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan satker jalan tol. Sehingga, ganti untung yang diberikan kepada sekolah terdampak akan sesuai.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 1 Banyurejo, Ismana menjelaskan meskipun pembangunan untuk membantu kepentingan pemerintah, namun adanya relokasi dinilai menyusahkan. Dikarenakan pihak desa maupun sekolah sampai saat ini belum menemukan tanah pengganti. Meskipun pihak pemerintah memberikan ganti untung, Ismana masih khawatir jika nantinya tidak mendapatkan lokasi pengganti yang strategis dan berada di wilayah Onggojayan. “Karena sekolah memiliki sejarah, dibangun sejak 1948,” kata Ismana. (eno/bah)

Sleman