RADAR JOGJA – Anggaran untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dipastikan bertambah. Penambahan dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga terjadi penundaan pelaksaan Pilkades.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sleman Budiharjo menjelaskan pihaknga telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 492 juta. Anggaran tersebut nantinya digunakan perawatan alat dan bimbingan teknis (bimtek) petugas teknik lapangan (PTL). Hal ini karena adanya perubahan PTL dari mahasiswa menjadi pegawai dari Dinas Kabupaten sleman. “Butuh bimtek dan pendalaman materi untuk sertifikasi,” jelas Budi Minggu (16/8).

Hanya, dari total anggaran yang sudah diajukan, baru terealisasi 23,44 persen, atau sebesar Rp 3,2 miliar. Sedangkan untuk sisa anggaran yang belum cair, tambah Budiharjo, adalah anggaran yang diperuntukkan membayar honor petugas Pilkades.

Anggaran tambahan, juga diperuntukkan untuk adanya rekruitmen cadangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal tersebut sebagai antisipasi adanya petugas KPPS yang reaktif saat dilakukan rapid test. Serta petugas cadangan yang juga nantinya dilakukan rapid test sebelum bertugas untuk memastikan kesehatannya. “Juga pembelian sarung tangan bagi 444.841 pemilih,” kata Budi.

Budi menuturkan, untuk anggaran murni Pilkades sebelum adanya penundaan hanya bekisar pada angka Rp9,6 miliar. Hanya, penundaan pertama, anggaran membengkak dan ditambahkan sebesar Rp 4,11 miliar untuk menyelenggarakan Pilkades dengan protokol kesehatan. “Dan penundaan kedua, diajukan penambahan anggara sebesar Rp 492,1 juta,” ungkap Budi. (eno/bah)

Sleman