RADAR JOGJA – Pengusaha tetap diwajibkan untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada para pekerja meski di tengah pandemi Covid-19. Mengingat THR sesuai ketentuan undang-undang, adalah kewajiban dari pengusaha yang harus dipenuhi.

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIJ, Ariyanto Wibowo menjelaskan meskipun di situasi pandemi yang mengakibatkan kondisi tidak berjalan sebagaimana mestinya, pengusaha bisa tetap mendiskusikan dengan pekerja jika belum membayarkan THR.

Meskipun demikian, jika mengacu pada SE Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020, pengusaha masih bisa melakukan pembayaran THR secara bertahap. Jika masih tidak bisa, pengusaha bisa melakukan penundaan dalam waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan kesepakatan dengan para pekerja. “Karena kondisi yang tidak normal, kami tetap imbau kepada pengusaha untuk berembuk dengan pekerja,” jelas Ariyanto Selasa(12/5).

Ariyanto menambahkan, jika kewajiban THR tidak dipenuhi oleh pengusaha, nantinya akan dikenakan sanksi. Baik dari segi administratif, maupun denda yang akan diterima. Denda berupa 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan, ditambah dengan kewajiban THR yang tetap harus dibayarkan kepada pekerja. Nantinya, denda tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan para pekerja.

Selain sanksi denda, pengusaha yang bersangkutan bisa juga dijatuhi sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha. “Ada sanksi yang akan dilakukan pengawas ketenagakerjaan,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi adanya laporan terkait pengusaha yang tidak memberikan THR, pihaknya tetap mendirikan posko baik offline di dinas provinsi, kabupaten maupun kota, dan secara online. “Sampai saat ini belum ada laporan dari pengusaha, terkait ketidakmampuan memberikan THR,” ungkapnya. (eno/bah)

Sleman