RADAR JOGJA – Bupati Sleman Sri Purnomo memastikan wilayahnya belum mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Terkait lonjakan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sleman. Terutama atas munculnya dua klaster besar di wilayah tersebut, klaster Jamaah Tabligh dan Indogrosir Mlati.

Untuk saat ini jajarannya tetap bertahan dengan status tanggap darurat. Status inipula yang menaungi sejak Covid-19 melanda. SP, sapaannya, optimistis bahwa penanganan dalam status ini masih optimal untuk kedepannya.

“Belum akan PSBB tapi penanganan sudah masif. Tracing semua upayakan massal. Masih dengan status tanggap darurat,” tegasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (11/5).

Di satu sisi, SP mengakui penanganan Covid-19 tidaklah mudah. Salah satunya adalah upaya tracing kepada pasien positif. Tahapan ini haruslah menyeluruh dan tuntas. Sehingga pemetaan persebaran Covid-19 lebih optimal.
Terkait tracing Indogrosir memang terbatas. Berdasarkan pemetaan Dinkes Sleman setidaknya ada 15 ribu orang yang berkunjung dari 19 April hingga 4 Mei. Sementara untuk rapid diagnose test (RDT) hanya tersedia 1500 RDT kit.
Adapula kesiapan ruang isolasi bagi hasil reaktif.

Pemkab Sleman mengambil persentase 10 persen dari total 1500 RDT. Sehingga untuk sementara ketersediaan ruang isolasi sebanyak 150 kamar.
“Sampai siang ini tercatat 1375 yang mendaftar rapid test massal besok. Per hari terbagi lima gelombang dimulai dari jam 09.00. Tetap laksanakan physical distancing,” katanya.

Apabila dinyatakan reaktif maka warga wajib menjalani isolasi. Tepatnya di Asrama Haji Mlati Sleman. Fasilitas ini memiliki kapasitas sebanyak 158 kamar tidur. Selama ini digunakan untuk menampung para pemudik yang ditolak oleh warga.

“(Asrama haji) kami kosongkan untuk isolasi warga yang reaktif. Estimasinya andai kata 10 persen ditampung di asrama haji. Jumlah kamar cukup. Tapi semoga tidak segitu lah,” ujarnya.

Berbeda dengan Gunungkidul, kabupaten ini justru fokus pada klaster jamaah tabligh. Tercatat telah ada generasi 5 dari Klaster tersebut. Sementara proses tracing kepada kasus masih terus berlangsung.

Bupati Gunungkidul Badingah memastikan ketersediaan kamar isolasi mencukupi. Tak hanya fasilitas pemerintah tapi juga ketersediaan mandiri oleh masyarakat. RSUD Saptosari direncanakan sebagai salah satu penanganan terpusat di Gunungkidul.

“Ada beberapa tempat dan masyarakat ada yang menyediakan juga. Kami punya RS Saptosari lalu Gedung PDHI. Saptosari maksimal bisa 60 kamar tapi masih pembangunan baru bisa 25 kamar,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi Raharjo memastikan ketersediaan kamar isolasi mencukupi. Terlebih saat ini Bantul memiliki Rumah Sakit Lapangan Covid-19 (RSLC) di Bambanglipuro Bantul. Rumah sakit darurat tersebut memiliki 50 tempat tidur.

RSLC, lanjutnya, memiliki 50 tabung oksigen. Dari total 50 kamar tersedia hanya 27 kamar yang terpakai. Artinya kapasitas ruang isolasi di Bantul masih memadai.
“RS darurat itu seperti wisma atlet akan kami pergunakan untuk semua pasien Covid-19 terutama yang PDP ringan hingga sedang. Kami masih merawat 27 pasien, 10 sampai 11 pasien positif sisanya OTG,” ujarnya. (dwi/ila)

Sleman