RADAR JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman mengingatkan para calon kepala daerah dan partai politik (parpol) supaya tidak memanfaatkan masa penanganan Covid-19 sebagai ajang kampanye. Ini khususnya bagi para calon yang akan berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Ketua Bawaslu Sleman M Abdul Karim Mustofa menyampaikan, imbauan kepada para caleg dan parpol untuk tidak berkampanye selama pandemi itu sudah diatur dalam undang-undang pencegahan tindakan pelanggaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu.

Dalam aturan itu disebutkan, bahwa para arparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri dan elemen pemerintahan di tingkat desa supaya tidak mengarahkan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 untuk mendukung salah satu calon.

Para kepada kepala daerah juga dilarang menggunakan kewenangannya untuk membuat program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Baik di daerah sendiri atau wilayah lain. Aturan tersebut berlaku hingga penetapan calon terpilih.

“Gubenur hingga bupati dan wali kota juga dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan masa akhir jabatan, kecuali mendapat persetujuan menteri,” jelas Abdul dalam keterangan tertulisnya Sabtu (9/5).

Abdul menyatakan, bagi calon yang menjadi peserta pemilihan kepala daerah yang melanggar akan ada pemberian sanksi. Sesuai peraturan undang-undang, calon yang melangga diberikan sanksi administrasi.

Lebih lanjut, peraturan untuk tidak mendukung salah satu kandidat pada masa pandemi Covid-19 juga berlaku bagi tim kampanye atau pihak lain yang mungkin memberi dukungan calon. Pendukung dihimbau agar tidak memberikan uang atau materi dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu. “Jika melanggar, ada sanksi pidana bagi yang terbukti melakukan,” terangnya.

Ketua Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kabupaten Sleman Trapsi Hidayat menyampaikan dengan adanya pandemi pihaknya untuk saat ini menunda beberapa tahapan Pilkada 2020. Hal itu sesuai dengan SK KPU RI Nomor 179 / 2020 dan SE KPU RI Nomor 8/ 2020.

Adapun beberapa tahapan yang ditunda karena situasi pandemi di antaranya; pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih dan pembentukan PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. “Sementara terkait dengan pelaksanaan Pilkada, untuk saat ini kami masih menunggu keputusan KPU pusat,” ujarnya. (inu/din)

Sleman