RADAR JOGJA – Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 tahun 2020 belum diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Regulasi baku ini mengatur tentang Pengendalian Transportasi untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara penuh.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menuturkan masih mendalami aturan tersebut. Tujuannya agar implementasi regulasi dapat berjalan optimal. Terutama untuk meminimalkan persebaran Covid-19.

“Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ telah melakukan operasi berupa pemeriksaan kendaraan bermotor pelat luar yang masuk Jogjakarta. Ini sudah disiapkan sejak sebelum Permenhub terbit. Regulasi ini kan disahkan 9 April,” jelasnya ditemui di Komplek Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (14/4).

Operasi pemantauan telah berlangsung sejak Jumat (10/4). Langkah ini untuk adaptasi terbitnya Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Bahkan sebagai bentuk kesiapan telah didirikan tiga posko. Ketiganya berdiri di tiga perbatasan pintu masuk menuju Jogjakarta.

Pos pertama berada di sisi utara tepatnya Kecamatan Tempel, Sleman. Titik ini merupakan perbatasan dengan Magelang, Jawa Tengah. Sisi timur berada di Kecamatan Prambanan, Sleman merupakan perbatasan dengan Klaten, Jawa Tengah. Sisi barat berada di Congot, Kulonprogo yang merupakan perbatasan dengan Purworejo, Jawa Tengah.

“Memeriksa kendaraan bermotor yang akan masuk Jogjakarta. Kendaraan bermotor roda dua dilarang berboncengan. Sedangkan untuk mobil misal diisi setengah dari kapasitas penuh,” katanya.

Terkait regulasi penumpang bus juga berlaku ketat. Semua bus wajib masuk terminal daerah. Selain itu juga menerapkan physical distancing. Kuota maksimal untuk satu bus hanya diisi 50 persen penumpang.

Berlanjut saat penumpang bus sampai terminal juga menjalani serangkaian pemeriksaan. Rangkaian ini meliputi pengecekan surat keterangan sehat, pemeriksaan medis serta mendata tujuan dan maksud kedatangannya ke lokasi yang dituju.

“Itu akan menggambarkan orang ini termasuk yang ODP atau tidak. Pengecekan nanti hasilnya ODP (isolasi) di rumah atau PDP diarahkan ke RS yang kami tunjuk. Itu kebijakan kami untuk orang masuk Jogjakarta,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ Tavip Agus Rayanto mengakui pihaknya belum menjalankan Permenhub No.18 Tahun 2020. Sebab, pihaknya perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya mematangkan penerapan Permenhub tersebut.

“Permenhub kan baru ditandatangani tanggal 9 April kemarin. Sekarang lagi koordinasi dengan PJN (Pelaksanaan Jalan Nasional) terkait untuk membuka pembatas jalan. Koordinasi dengan polisi dan tentara untuk kemudian menindaklajuti di titik yang lain,” katanya.

Walau begitu pihaknya sudah melakukan tindakan persuasif. Langkah ini sebagai pembuka untuk penerapan pemantauan para pendatang. Hanya, dia menjanjikan kebijakan ini berlaku sepekan ke depan.

Kini pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak kabupaten. Terutama Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo. Untuk Sleman berada di Kecamatan Tempel dan Kecamatan Prambanan. Sementara Kulonprogo berada di Congot.

“Target saya seminggu ini masih sosialisasi secara persuasif. Setelah itu harapannya kalau administrasi lengkap kita langsung terapkan isi Permenhub Nomor 18 itu,”katanya.

Disinggung sanksi, Tavip belum bisa mengiyakan. Sebab, tanggung jawab pemberian sanksi merupakan wewenang pemerintah pusat. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI untuk wewenang ini.

“Tentang sanksi itu otoritas pusat, untuk AKAP itu Dirjen Perhubungan Darat. Nanti lapor ke Dirjen kalau ada yang melanggar. Seandainya ada yang tidak menetapkan physical distancing sebanyak 50 persen nanti saya catat PO-nya apa dan saya laporkan Dirjen,” tegasnya. (dwi/ila)

Sleman