RADAR JOGJA – Upaya untuk meminimalisasi sebaran Covid-19 dengan mencegah pemudik masuk ke Jogkakarta sampai saat ini masih sebatas pendataan dan imbauan. Belum ada pengecekan kesehatan di posko yang sudah didirikan. Upaya tegas seperti pelarangan masuk bagi warga asal luar daerah pun belum diberlakukan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ Tavip Agus Rayanto mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan tindakan tegas karena belum ada dasar hukum yang pasti guna membatasi pemudik masuk ke Jogjakarta. Dishub masih menunggu peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) untuk wilayah Jogjakarta terkait dengan tindakan tersebut.

Tavip mengatakan, untuk saat ini upaya yang dilakukan hanya sebatas memberikan imbauan serta pendataan terhadap pemudik yang menggunakan pelat kendaraan dari zona merah. Kendaraan dengan pelat B yang merupakan kode Jabodetabek, H kode kendaraan Semarang dan G yang merupakan Tegal diberhentikan untuk dicatat dan ditanyakan tujuannya. Lalu diberikan pemahaman terkait pencehahan Covid-19 seperti penggunaan masker dan aturan physical distancing.

Ketika ada dasar hukum pasti, Tavip menyatakan tentu tidak menutup kemungkinan bagi pelat lokal yang usai berpergian dari luar daerah juga ikut dicek dan didata. Apabila ada riwayat berpergian dari zona merah akan ada anjuran isolasi.

Tavip mengatakan, pendataan kendaraan warga dari luar daerah ini penting. Karena nantinya data pendatang akan diberikan kepada gugus tugas penaganan Covid-19. Supaya bisa dilakukan pemantauan selama tinggal di Jogjakarta.

“Untuk saat ini masih hanya sebatas tindakan persuasif dan pendataan. Kalau belum ada dasar hukum tapi sudah ditindak, tentu masyarakat bisa protes,” ujar Tavip di Posko Perbatasan Jateng-DIJ Sabtu (11/4).

Menurutnya, apabila Permenhub sudah turun, tentu akan ada regulasi lebih ketat terhadap para pemudik yang ingin masuk ke Jogjakarta. Pihaknya tidak segan memberi tindakan tegas terhadap pemudik yang punya gejala mengarah ke Covid-19 atau tidak memiliki surat keterangan sehat. Pilihan bagi pemudik, hanya putar balik atau karantina. Ke depan pihaknya pun akan menyediakan ambulans di posko perbatasan itu.

Sesuai dengan aturan pencegahan virus, bagi kendaraan roda dua juga tidak boleh berboncengan. Sementara untuk angkutan umum hanya boleh diisi 50 persen dari kapasitas kendaraan. Tavip menyatakan, peraturan ini juga akan berlaku ketika keputusan dari pusat turun. “Untuk alat seperti thermo gun dan masker kami sudah siap. Cuma, untuk aspek hukum kita belum ada, DIJ kan juga belum ada PSBB,” imbuhnya.

Tavip melanjutkan, upaya pengecekan pemudik yang ingin masuk ke Jogjakarta juga tidak akan terbatas di perbatasan Sleman-Magelang yang ada di Tempel. Ke depan, Dishub Provinsi juga akan membentuk posko lain di perbatasan wilayah Prambanan-Klaten dan Purworejo-Kulonprogo.

Selain itu, pihaknya juga akan memaksimalkan personil yang ada dishub kabupaten/kota guna mengawasi jalan di kabupaten. Sehingga bisa memperkecil kemungkinan lolosnya pemudik ke Jogjakarta dengan melewati jalur tersebut. “Kami juga akan bekerjasama dengan TNI, Polri, dishub provinsi/kabupaten, puskemas, dinkes serta relawan agar upaya pengawasan ini bisa maksimal,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD DIJ Arif Setiadi menyampaikan, dishub memiliki peran vital dalam mengontrol dan mengawasi pergerakan manusia di suatu daerah. Sebab, penularan dan persebaran virus korona erat kaitannya dengan perpindahan manusia.

Urusan perhubungan, lanjut Arif, juga sudah selayaknya masuk ke dalam gugus tugas. Karena termasuk sektor yang penting dari sisi pencegahan penyebaran Covid-19. “Peran dishub mengontrol pergerakan manusia harus tertangani dengan baik agar penularan bisa diminimalisasi,” katanya. (inu/din)

Sleman