RADAR JOGJA – Para pelaku usaha, pedagang maupun distributor bahan pokok atau barang penting yang dibutuhkan selama wabah Covid-19 ini dihimbau untuk tidak melakukan penimbunan. Akan ada tindakan tegas bagi para oknum yang memanfaatkan situasi di tengah wabah Covid-19 atau virus korona ini.

Bupati Sleman Sri Purnomo (SP) menyampaikan, himbauan tersebut berlaku bagi semua pelaku usaha bahan pokok, seperti pedagang, agen, distributor hingga pemilik gudang. Hal ini agar kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan penting tetap terjamin selama wabah Covid-19.

SP menyampaikan, melihat perkembangan situasi dan keadaan ekonomi masyarakat akhir-akhir ini, bahan pokok tentu sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Demikian pula ketersedian stok dan kestabilan harga barang-barang tersebut.

Sehingga, dia meminta agar tidak dilakukan penimbunan oleh para pelaku usaha. Hal ini agar para komsumen tidak kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok ditengah krisis karena wabah Covid-19 ini.

Sri menegaskan, akan ada sanksi tegas para oknum apabila terbukti melalukan penimbunan. Karena sudah melanggar Pasal 107 UU No 17/ 2004 tentang Perdagangan. Dalam pasal tersebut diatur, bagi siapapun yang melakukan penimbunan pada saat terjadi kelangkaan dan gejolak harga, dapat diancam hukuman penjara lima tahun dan/atau denda hingga Rp 50 miliar. “Ini dalam rangka menjaga ketersediaan dan kelancaran arus barang pasca masuknya wabah Covid-19 di Indonesia,” ujar SP Senin (30/3).

Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yulianto menyatakan, polisi juga akan menindak tegas para oknum yang memanfaatkan situasi saat ini untuk tindakan kriminal, seperti melakukan perampokan atau penjarahan. Termasuk ara oknum yang melakukan penimbunan bahan pokok dan alat kesehatan selama masa penyebaran virus korona.

Upaya dari Polda DIJ untuk selam persebaran virus korona ini juga sudah dimaksimalkan. Yulianto menyatakan, pihaknya sudah membentuk satuan tugas (satgas), ada enam satgas yang sudah terbentuk. “Di antaranya, satgas deteksi, satgas pencegahan, satgas penanganan, satgas rehabilitasi, satgas penegakan hukum dan satgas bantuan operasi,” ujar mantan kapolres Sleman ini. (inu/din)

Sleman