RADAR JOGJA-  Daerah Istimewa Jogjakarta, didorong supaya bisa menjadi percontohan bagi daerah lain, dalam menekan angka stunting. Dengan angka stunting jauh di bawah rata-rara nasional, DIJ dinilai layak menjadi role model untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

DIJ bahkan diyakini bisa menjadi percontohan untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sebetulnya, DIJ  bisa mengklaim zero kematian ibu dan bayi, dengan melihat catatan kematian yang bisa dicegah.

Itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  Hasto Wardoyo  dalam Rapat Kerja Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) DIJ Tahun 2021, di Jogjakarta , Senin (15/3). Dalam kesempatan itu dikukuhkan Pengurus Ikatan Perkumpulan Keluarga Berencana (IPKB) dan Forum Kepala Dinas (Forkadis) DIJ.

Wakil Gubernur DIJ  Paku Alam X,dalam  sambutan Gubernur DIJ  HB X dalam Rakerda Bangga Kencana Tahun 2021 yang bertema ‘Sukseskan Pendataan Keluarga (PK) 2021 dan Tingkatkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja dengan Kebiasaan Baru Era Pandemi Covid-19’ ini.

“Penurunan angka stunting merupakan pekerjaan besar. Maka, perlu disosialisasikan sejak awal dan sedini mungkin, termasuk kepada generasi milenial,” ujarnya.

Hasto mengapresiasi kinerja BKKBN Perwakilan DIJ, beserta pemerintah daerah setempat dalam mengatasi persoalan stunting. Angka 13,9 persen kasus stunting yang terjadi di DIJ sekarang, termasuk rendah, harapannya bisa turun lagi. Angka stunting secara nasional berada di kisaran 26,67 persen.

“Akibat pandemi Covid-19, diprediksi angka stunting di tanah air mengalami lonjakan. Bahkan, pada 2020 lalu, diperkirakan kasusnya menyentuh 32,5 persen,”ujarnya.

Presiden Joko Widodo menargetkan, angka tersebut bisa diturunkan jadi 14 persen di 2024. Maka langkah yang diambil adalah menunjuk BKKBN untuk menjadi koordinator percepatan penanganan stunting nasional.

“Artinya, tanggung jawab BKKBN sekarang lebih berat, karena harus mengkoordinir kementerian, lembaga lain, serta pemerintah daerah, untuk bersama-sama mengatasi stunting,” katanya.

Hasto Wardoyo mengakui, pandemi Covid-19 sangat berimbas pada program Bangga Kencana sehingga dalam pelaksanaan penggerakan dan pelayanan program harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah masing masing. Namun, kondisi tersebut justru melecut semangat para pejuang-pejuang KB untuk berinovasi dalam rangka mencapai sasaran program Bangga Kencana yang sudah dltetapkan targetnya dalam Renstra BKKBN 2020-2024.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN DIJ Ukik Kusuma Kurniawan menyampaikan, dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2020-2024, telah ditetapkan visi dan misi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Nasional yaitu ‘Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong’.

Menurut Ukik Kusuma, secara umum BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya ‘Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang’ dengan sasaran strategis.

“Pertama menurunkan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,24 pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 2,16 pada 2024. Kedua, meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 62,16 persen pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024,” terangnya.

Ketiga, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,30 persen pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 7,40 persen pada 2024. Keempat, menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 24 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun pada tahun 2021 dan ditagetkan menjadi 18 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun pada 2024.

“Kelima, meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 55 pada tahun 2021 dan ditargetkan menjadi 61 pada tahun 2024. Dan keenam, meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan dari 22 tahun pada 2021 menjadi 22,1 tahun pada 2024,” jelasnya.

Sleman