RADAR JOGJA – Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman akan terdampak menyusul rencana pemerintah pusat menghapus pajak hotel dan restoran sebagai respons dampak virus korona. Apabila rencana tersebut terealisasi, Pemkab Sleman dimungkinkan harus menahan pemasukan PAD sebesar Rp 100 miliar.

Sekertaris Daerah (Sekda) Sleman Harda Kiswaya menyatakan, pemerintah pusat berencana menghapus pajak hotel dan restoran selama enam bulan. “Kebijakan ini diambil karena melihat lesunya sektor kepariwisataan atas imbas persebaran virus korona di sebagian negara,’’ jelasnya, Senin (9/3).

Kendati demikian, Harda mengaku tidak terlalu mempersoalkan. Karena dalam rencana realisasi kebijakan itu pemerintah pusat akan mengganti jumlah pajak yang dibebaskan selama enam bulan.”Tidak apa-apa ngampet Rp 100 miliar. Kami berharap sektor lain ada yang masuk,” ujarnya.

Harda berharap penggantian dana dari kebijakan tersebut bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Karena, apabila prosesnya lama dikhawatirkan dapat menganggu kebutuhan belanja di Kabupaten Sleman.

Terkait dengan aplikasi kebijakan pemerintah pusat dalam penghapusan pajak hotel dan restoran itu, Harda menyatakan, hingga saat Pemkab Sleman masih belum menerima surat edaran dari pusat. “Kesepakatan pemda, harus menunggu pemerintah pusat. Seumpama sudah turun pasti akan kami sosialisasikan,” katanya.

Sementara terkait dengan target pajak di Pemkab Sleman, Harda menyebut angka Rp 210 miliar. Dengan pendapatan pajak di 100 hotel dan 300 restoran yang ada di Bumi Sembada.

Sedangkan terkait dengan pengaruh virus korona pada pemasukan PAD di sektor wisata, Harda menyatakan dampaknya belum terlalu terasa.”Kalau kami melihat dari laporan SPT tahun ini, belum terlalu berpengaruh. Setidaknya selama dua bulan terakhir,” ungkapnya. (inu/din)

Sleman