RADAR JOGJA-Koalisi pengurangan bahaya tembakau Filipina menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Filipina melakukan pelanggaran terhadap hak para konsumen vape dan perokok di negara tersebut.

Hal ini mencuat setelah badan tersebut sekedar melakukan sosialisasi satu arah, alih-alih mengadakan konsultasi publik, terkait draf pedoman untuk regulasi rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan.

Perwakilan Filipina untuk Coalition of Asia Pacific Tobacco Harm Reduction Advocates (CAPHRA) Clarisse Virgino mengatakan bahwa dalam sosialisasi tersebut, FDA Filipina mengabaikan masukan dari para pemangku kepentingan yang akan terdampak langsung oleh draf pedoman regulasi tersebut.

“Konsultasi yang diadakan oleh FDA Filipina pada 6-8 Oktober terkait produk vape dan produk tembakau dipanaskan, ternyata berisi pembicaraan satu arah melalui rekaman dengan pertanyaan pilihan yang mengabaikan pandangan para vapers, tidak mengandung bukti ilmiah, dan melanggar hak para konsumen yang seharusnya didengar pendapatnya,” ujar Virgino.

Virgino menambahkan seperti dikutip dari manilastandard.net., “Kami mendesak FDA Filipina untuk mendengarkan dan menghormati hak 16 juta perokok di Filipina yang berhak mendapatkan alternatif yang lebih baik daripada rokok.”

Peter Paul Dator dari Vapers PH mengatakan FDA Filipina seharusnya menerima masukan dari para konsumen dan pemangku kepentingan yang akan terdampak langsung oleh draf pedoman tersebut.

“Kami hanya meminta adanya transparansi dan inklusi dalam diskusi karena kami, para konsumen, adalah pihak yang terdampak langsung oleh pedoman ini, bukan kelompok para ahli farmasi atau medis yang tidak memiliki andil dalam masalah ini. Kami berharap jika ada dialog berikutnya, para pejabat FDA akan membuka pikirannya, mendengarkan bukti ilmiah, dan melaksanakan kewajiban mereka dalam mengatur, dan bukan membatasi perkembangan produk baru ini, seperti yang sekarang tertuang dalam aturan kita saat ini,” kata Dator.

Dator menambahkan, batasan yang diterapkan dalam konsultasi publik menghalangi terjadinya diskusi secara ekstensif dan menyeluruh terkait pengadaan pedoman yang diajukan. “Dalam menyusun regulasi yang berpotensi memberikan perubahan positif bagi 16 juta perokok di Filipina, kami sebagai pemangku kepentingan berharap adanya proses yang lebih transparan dan partisipatif.”

Baru-baru ini, FDA Filipina mengadakan dua audiensi publik yang dihadiri oleh sejumlah anggota kongres seiring dengan persiapan pedoman bagi pengaturan produk vape dan produk tembakau yang dipanaskan.

Royal College of Physicians, Public Health England, dan National Academies of Science, Engineering and Medicine menilai bahwa produk-produk tersebut memiliki risiko yang lebih rendah daripada rokok karena tidak dibakar. Oleh karena itu, produk tersebut tidak menghasilkan asap yang mengandung 7.000 bahan kimia berbahaya.

Pendapat mengenai hal ini muncul seiring tuduhan bahwa FDA Filipina menerima pendanaan asing dari organisasi anti tembakau. Saat ditanya oleh Estrellita Suansing, Anggota Kongres dari Nueva Ejica, FDA Filipina mengakui bahwa pihaknya menerima dana dari organisasi anti tembakau internasional yakni The Union dan Bloomberg Initiative, sehingga meningkatkan kekhawatiran publik terkait independensi serta adanya potensi konflik kepentingan pada FDA Filipina.

Pengakuan FDA Filipina tersebut mendorong Wakil Ketua dan Anggota Kongres Provinsi Ilocos Deogracias Victor Savellano untuk mengajukan resolusi Parlemen yang menyerukan agar dilakukan investigasi kongres secara besar-besaran terhadap FDA Filipina. (*)

Sleman