RADAR JOGJA- Aktivitas truk tambang yang melawati Jalan Kaliurang menuai protes warga. Mereka menuangkan kekesalannya melalui spanduk berisi kecaman.

Seperti di Jalan Kaliurang kilometer 20. Di sana bertebaran spanduk penolakan kendaraan tambang. Jakal Darurat Ambyar dan Jakal Bukan Jalur Tambang dengan hastag #SaveJakal terlihat di pinggir jalan akses menuju wisata Kaliurang.

Penanggung Jawab Jabatan Kepala Desa Hargobinangun Suhardiman mengatakan, pihaknya belum mengetahui masyarakat yang memasang spanduk berisikan kecaman tersebut. Kendati demikian, dia memahami keluhan warga terhadap aktivitas truk tambang yang mengakibatkan kerusakan jalan.

Terkait hal itu, Suhardiman menyampaikan akan melakukan tindak lanjut. Yakni dengan bersurat ke Kecamatan Pakem agar nantinya diteruskan ke pemprov.

”Kami telah berkoordinasi dengan penambang agar tidak melewati Jakal serta jalur jeep wisata,” jelasnya Rabu (19/2).

Pihak desa pun telah mendapatkan laporan dari kelompok sadar wisata (pokdarwis) bahwa truk-truk tersebut, menganggu akses wisata di Sidorejo. Adapun truk dengan muatan tonase berlebih diduga menjad penyebab jalan mejadi rusak. ”Untuk hal itu sudah kami tindak lanjuti,” jelasnya.

Ketua Pokdarwis Pakem Beja Wiryanto menyebut, bahwa ada unsur pembiaran oleh pemerintah terkait aktivitas truk-truk tersebut. Padahal, sudah ada aturan bahwa di Jalan Kaliurang terlarang bagi truk tambang.

Namun sejak dua bulan yang lalu, aktivitas truk tambang di jalur wisata Kaliurang terbilang cukup masif. Disebutnya, hal itu menyusul kehadiran lokasi penambangan baru di wilayah Kali Kuning.

Kondisi tersebut, kata dia, cukup menganggu karena menghalangi jalur jeep wisata serta merusak jalan. Dia khawatir hal itu dapat berdampak pada kunjungan wisata Gunung Merapi. “Kalau aksesnya seperti itu kami khawatir wisatawan menjadi tidak nyaman,” ketusnya.

Sementara itu Kepala Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas Dishub Sleman Sunardi mengatakan, pihaknya juga menindaklanjuti tentang keluhan rusaknya jalan di akses wisata tersebut. Dia mengaku telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menindak sopir truk yang masih melintas di jalur wisata.

Dia pun menyatakan, Dishub juga sudah memasang rambu-rambu larangan. Serta memberikan arahan agar truk tambang bisa melewati jalur yang sudah ditentukan bagi kendaraan bermuatan besar.

“Jelas ada sanksi tegas dari pihak kepolisian apabila melanggar,” ujarnya.

Sementara, Kanitlantas Polsek Pakem Iptu Suharno menyatakan, sejak munculnya spanduk protes yakni pada Kamis (13/2) pihaknya telah melakukan patroli dan menindak beberapa truk tambang yang terbukti melanggar aturan.

Catatan dari Polsek pada sejak Kamis lalu sudah ada sembilan turk terkena tilang. Pada Kamis sudah kami tilang 9. ”Hari ini (kemarin), sudah ada tujuh,” jelasnya. (inu/bah)

Sleman