RADAR JOGJA – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sleman bersikap atas telah dicabutnya surat larangan peredaran Video Anak Saleh yang oleh Pemerintah DIJ.

Meskipun tak mempermasalahkan pencabutan, fraksi partai berlogo banteng tersebut menyoroti penggalan akhir lirik dalam tepuk tersebut, yang berlafal Kafir No.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sleman Danang Maharsa menyampaikan, adanya lirik Kafir No dalam tepuk anak saleh justru dikhawatirkan dapat memunculkan keresahan baru. Pasalnya dengan kata-kata tersebut justru dikhawatirkan dapat menyinggung kelompok lain.

Danang pun juga meminta agar Fraksi PAN DPRD (FPAN DPRD) Kabupaten Sleman yang sebelumnya gencar mendukung pencabutan surat itu untuk memperhatikan aspek tersebut. Agar kemudian tidak terjadi dampak buruk kedepannya.

Pasalnya, lanjut Danang, dalam era modern dengan persebaran informasi yang begitu cepat ini dikhawatirkan pesan dari penggalan lirik tepuk anak saleh dicerna berbeda bagi generasi mendatang.

Untuk itu, kata dia, alangkah baiknya perlu upaya antisipasi agar anak-anak tidak kemudian menganggap kelompok lain sebagai liyan dari tepuk anak saleh tersebut.

“Kami (fraksi) tidak mempermasalahkan adanya tepuk anak saleh, kami juga tahu tepuk itu sudah cukup lama ada di sekolah-sekolah, yang kami khawatirkan adalah akhiran Kafir No itu,” ucap Danang di kantor DPC PDIP Senin (27/1).

Lebih lanjut, Danang juga merasa bahwa Pemerintah DIJ tidak perlu meminta maaf seperti yang diminta oleh FPAN DPRD Sleman terkait dengan pencabutan surat tersebut.

Dengan dikeluarkannya surat bernomor 420/1277 itu, menurut dia apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov sudah sangat tepat.

Danang pun menyampaikan bahwa untuk seluruh pihak sudah sepatutnya menjaga keharmonisan antar umat beragama. Terkhusus pada lingkungan sekolah yang ada di wilayah Jogjakarta.

“Terkait apa yang sudah terjadi, kami mengapresiasi terhadap Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sleman yang mempunyai semangat untuk menjaga toleransi,”  katanya.

Sebelumnya, Fraksi FPAN DPRD Sleman Ketua FPAN DPRD Sleman Respati Agus Sasangka menyesalkan keluarnya surat perihal Larangan Peredaran Video Tepuk Anak Shaleh.

Surat tersebut, dinilai olehnya menimbulkan polemik dan keresahan di kalangan masyarakat. Usai dicabutnya surat tersebut, Respati mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DIJ.

Meskipun demikian, Respati tetap mendesak Pemprov DIY lebih bisa memahami upaya-upaya umat beragama dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan. Yang itu pada kalangan internal masing-masing.

“Serta tidak gegabah menganggapnya sebagai sebuah tindakan intoleransi,” imbuhnya.(inu/yog)

Sleman