RADAR JOGJA – Kulonprogo menjadi kabupaten pertama yang menerapkan perubahan nomenklatur kelembagaan kecamatan dan desa di tingkat kabupaten/kota. Salah satu wujud implementasi adalah dilantik dan dikukuhkannya kembali 58 kepala desa dan 29 pejabat desa se-Kulonprogo sebagai lurah dan pejabat lurah hari ini  (27/1).

Kata kalurahan merupakan nomenklatur lokal yang diambil dari penyebutan dalam struktur pemerintahan Keraton Jogja. “Ini (perubahan) memperhatikan sejarah dan asal-usul lurah sebagai pemimpin pemerintahan kalurahan yang menghormati dan menjaga nilai keistimewaan,” kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setpriv DIJ Maladi di Media Center, Gedhong Woro, Kompleks Kepatihan Minggu (24/1).

Penyelenggaraan pemerintah kalurahan dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemprov serta menyelenggarakan urusan keistimewaan. “Harapannya agar bisa menambah energi desa yang saat ini belum memiliki inovasi besar di DIJ,” jelasnya.

Payung hukum mengenai lurah dan kalurahan berlandaskan UU No. 13/2012  tentang Kesitimewaan DIJ dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 25/2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan. Menurut dia, lurah memiliki tugas dan peran sebagai pemangku keistimewaaan. “Namun nantinya tidak ada tambahan masa jabatan. Meski dilantik, masa jabatan tetap dihitung dengan SK (Surat Keputusan) terakhir,” katanya.

Wewenang lurah sudah diatur dalam Peraturan Derah (Perda) Kulonprogo No.4/2019 tentang penetapan Kalurahan serta Peraturan Bupati Kulonprogo No. 68/2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan. Wewenang lurah yang dulu diemban kepala desa tetap berlaku. Yakni menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, memberdayakan, dan membina masyarakat. “Tugas ini tercantum pada UU No. 6 tentang Desa, jadi tidak menabrak regulasi nasional,” paparnya.

Dia melanjutkan, wewenang tiap lurah juga mengalami perluasan, yakni melaksanakan urusan empat bidang keistimewaan. Meliputi kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Karena ada perluasan wewenang, otomatis bakal ada tambahan pembiayaan. Ongkos untuk menyelenggarakan urusan keistimewaan akan dialokasikan melalui Dana Keistimewaan (Danais). “Ini salah satu dampaknya agar Danais bisa diakses ke pedesaan,” paparnya.

Ketika disinggung mengenai skema penyaluran Danais, Maladi mengaku masih membuat payung hukum terkait regulasi yang mengatur hal-hal teknis dan prosedur ketata usahaan dan perencanaan, termasuk penyaluran Danais. “Kita buatkan payung hukumnya dulu agar hal-hal teknis bisa disiapkan,” imbuhnya.

Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Hari Edi Tri menambahkan tugas konkrit seorang lurah, misalnya dalam urusan pertanahan. Lurah bertugas memberikan keterangan tentang letak tanah kas desa juga menjaga dan membantu administrasi tanah desa. “Detailnya bisa melihat Pergub No 131/2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan yang baru disahkan,” jelasnya. (tor/pra)

Sleman