RADAR JOGJA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman meminta arparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahan untuk tidak memanfaatkan jabatannya kepentingan Pilkada 2020 nanti. Misalnya memanfaatkan agenda pemerintah untuk mendukung salah satu calon.
Ketua Bawaslu Sleman Karim Mustofa mengatakan, jika itu dilakukan termasuk pelanggaran berat. Yakni penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan sudah menyalahi netralitas ASN.
Pihaknya akan menindak tegas apabila ada temuan kasus seperti itu. Termasuk apabila ada instansi yang terbukti memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan politik.”Kami sudah wanti-wanti,” ujarnya kemarin (24/1).
Bawaslu juga telah bersurat ke setiap kepala dinas di lingkup Pemkab Sleman untuk menjaga netralitas. Serta tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye calon peserta.
Bawaslu Sleman juga akan terus melakukan pengawasan menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Khususnya bagi para calon peserta Pilkada yang berasal dari unsur pemerintahan, seperti bupati, wakil bupati maupun kepala desa.
Karim menyampaikan, ketika bakal calon telah ditetapkan sebagai calon atau diusung partai politik mereka tidak bisa menggunakan wewenangnya untuk untuk kepentingan kampanye.
Selain netralitas ASN, Bawaslu juga akan mendorong netralitas panitia penyelenggara. Dia meminta agar PPK dan PPS tidak ditunganggi kepentingan suatu parpol maupun calon perorangan.”Kami juga meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan,’’ pesannya.
Komisioner KPU Sleman Indah Sri Wulandari menyampaikan, jumlah pendaftar PPK sejak dibuka 18 Januari mencapai 326 orang. Mereka akan melalui tahap seleksi dan akan diambil 85 orang untuk bertrugas di 17 kecamatan. “Kami akan ketat melakukan seleksi agar mendapatkan petugas yang netral dan berintegritas,” ujarnya.(inu/din/by)

Sleman